DPR Setujui Target 3,49 Juta Lapangan Kerja Baru 2027, Fokus Beralih ke Pekerja Formal

Pemerintah dan DPR RI resmi mematok target ambisius penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027, disertai kenaikan proporsi pekerja formal menjadi 40,81 persen dari kondisi saat ini. Kesepakatan ini diambil untuk memastikan kucuran belanja negara yang masif tidak hanya sekadar menurunkan angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan melalui jaminan sosial dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para tenaga kerja.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan konsensus tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9). "Proporsi lapangan kerja formal 40,81 persen, penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027 2,57 sampai 3,49 juta orang," ujar Said. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk RI yang bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai baru mencapai 37,09 persen pada Mei 2026.

Said menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan lagi tentang kuantitas, melainkan kualitas. "Itulah sebabnya kami menyepakati agar proporsi lapangan kerja formal semakin membesar dan secara gradual menggeser proporsi tenaga kerja informal," katanya. Dengan anggaran negara yang besar, ia menilai serapan tenaga kerja harus dibarengi dengan pemberian jaminan hari tua dan hubungan ketenagakerjaan yang sah secara hukum.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mendukung penuh penekanan pada formalisasi pekerjaan ini. Dalam konferensi pers usai rapat, ia menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dikelola secara kredibel untuk melindungi perekonomian nasional. "Tadi pidato dari Bapak Ketua Banggar salah satunya menyebutkan juga pentingnya pada saat ini kita memikirkan bagaimana menciptakan employment, serapan tenaga kerja semakin formal semakin baik," ujar Suahasil.

Meski demikian, Suahasil mengingatkan adanya risiko eksternal yang mengancam target ekspor nasional. Volatilitas ekonomi dunia, yang dipicu oleh manuver Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan perang dengan Iran, menciptakan ketidakpastian bagi pasar global. Namun, ia optimistis ketahanan domestik Indonesia tetap kuat. Hal ini terbukti dari capaian pertumbuhan ekonomi 5,45 persen pada semester I 2026, di mana transaksi berjalan lancar, penerimaan pajak tumbuh, dan inflasi terkendali. "Ini semua adalah modal kita untuk terus menciptakan employment dan... melakukan ekspor ke pasar dunia," tegasnya.

Analisis Redaksi

Target penggeseran 3,72 poin basis poin ke sektor formal ini bukan sekadar angka statistik, melainkan pengakuan pemerintah bahwa sektor informal yang masih mendominasi tidak lagi memadai untuk menopang kesejahteraan. Keberhasilan 2027 akan sangat bergantung pada seberapa cepat regulasi perlindungan ketenagakerjaan diimplementasikan di lapangan, bukan hanya di atas kertas. Tanpa kepastian hukum yang kuat, sektor formal akan terus terasa kaku dan mahal bagi pelaku usaha.

Apa yang perlu diwaspadai adalah jeda antara 'modal' pertumbuhan ekonomi 5,45 persen dan realitas ekspor yang tertekan oleh konflik geopolitik di Timur Tengah. Jika ketidakpastian global berkepanjangan, investasi asing yang seharusnya menjadi motor penciptaan lapangan kerja baru bisa saja tertunda. Pemerintah harus memastikan diversifikasi pasar ekspor dan perlindungan pasar domestik berjalan paralel dengan program formalisasi tenaga kerja ini.

Secara logis, langkah selanjutnya akan terlihat dari pencairan anggaran APBN triwulan I 2027. Apakah sektor-sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja informal benar-benar mendapat prioritas subsidi atau kemudahan perizinan untuk 'migrasi' ke status formal? Keberhasilan target 3,49 juta kerja baru akan terukur bukan hanya dari jumlah orang yang bekerja, tetapi dari jumlah pekerja yang memiliki akses terhadap jaminan sosial dan data transparan mengenai daya beli mereka pasca formalisasi.