Wamensos Dorong Percepatan Sekolah Rakyat Pekalongan: Lahan 8,1 Hektare Siap, Target 2027

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan sebagai instrumen strategis memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Hal ini ditegaskannya saat menerima audiensi Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan Sukirman di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (29/9/2026). Keduanya sepakat mengejar target realisasi sekolah berasrama ini pada tahun 2027, didukung lahan 8,1 hektare berstatus hak pakai yang disiapkan pemerintah daerah.

Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Agus Jabo menjelaskan bahwa proses seleksi siswa melibatkan verifikasi lapangan langsung ke rumah untuk memastikan akurasi data. Hasil verifikasi ini kemudian dibahas di tingkat kabupaten sebelum daftar calon siswa ditetapkan oleh bupati dan dilaporkan ke Menteri Sosial.

Agus Jabo menargetkan kapasitas Sekolah Rakyat hingga 2.500 siswa dari jenjang SD hingga SMA, sementara kapasitas saat ini masih berkisar antara 1.000 hingga 1.500 siswa. "Anak-anak (dari keluarga) miskin yang sudah gelap (harapannya), sekarang (di Sekolah Rakyat) pengen jadi dokter, tentara, ingin jadi polisi, ada jalannya," ujarnya. Ia menambahkan, sarana dan prasarana sekolah akan dibuat sebaik mungkin agar anak-anak prasejahtera dapat mengembangkan potensi tanpa terhalang kondisi ekonomi keluarga.

Sukirman menyatakan kesiapan Kabupaten Pekalongan menyediakan lahan di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni. Kawasan ini dipilih karena dinilai strategis, merupakan kecamatan kedua terbesar setelah Kajen, dan memiliki pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan serta mobilitas warga tinggi. "Sekolah Rakyat itu di Kedungwungi Itu kecamatan strategis karena kecamatan kedua terbesar setelah Kajen dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup lumayan dan tingkat mobilitas warga juga sangat tinggi," kata Sukirman.

Kebutuhan pendanaan pendidikan di Pekalongan didorong oleh data statistik yang memprihatinkan. Berdasarkan BPS 2026, angka kemiskinan pada 2025 mencapai 8,05 persen dengan kemiskinan ekstrem 1.030 jiwa. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 72,71, masih di bawah capaian Jawa Tengah (74,77) dan nasional (75,90). Data Pusdatin Kemendikdasmen mencatat 14.558 anak tidak sekolah per 6 September 2026, dengan rata-rata lama sekolah hanya 7,50 tahun pada 2025.

Kementerian Sosial terus mengejar target pembangunan 200 Sekolah Rakyat permanen tahun ini, dan baru tercapai 158 sekolah. Agus Jabo menyebut, jika Pekalongan mampu mengejar target tersebut, daerah ini dapat bergabung dalam gelombang 2026, namun optimisme utama diarahkan ke realisasi 2027. Selain pendidikan, program ini mencakup perbaikan rumah dan penguatan ekonomi keluarga secara komprehensif, selaras dengan target Presiden Prabowo Subianto memperluas akses pendidikan bagi anak miskin.

Analisis Redaksi

Pilihan lokasi di Kedungwuni menunjukkan kalkulasi strategis pemerintah daerah yang mengutamakan aksesibilitas ekonomi warga. Dengan mobilitas tinggi di area tersebut, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga pusat redistribusi kesempatan bagi kelas bawah. Ini penting mengingat IPM Pekalongan yang tertinggal dari rata-rata nasional menuntut intervensi pendidikan yang lebih agresif, bukan sekadar formalitas.

Secara kebijakan, pendekatan komprehensif "sekolah-sekolah, rumah-perbaiki, ekonomi-bantu" adalah langkah logis namun menantang eksekusinya. Verifikasi DTSEN menjadi kunci; jika data lapangan tidak akurat, program ini berisiko salah sasaran. Pengawasan ketat terhadap alokasi 2.500 kursi siswa harus diawasi agar benar-benar menyentuh desil 1-2. Realisasi 2027 menjadi ujian serius bagi koordinasi antara Kemensos dan Pemkab.