Gencarkan 'Program Senin Kabel', Pemprov DKI Targetkan Turunkan Semua Kabel Udara ke Bawah Tanah dalam 5 Tahun

Pemprov DKI Jakarta memaksakan langkah tegas dalam menata infrastruktur perkotaan melalui Program Senin Kabel, sebuah inisiatif komitmen Gubernur Pramono Anung untuk memindahkan seluruh jaringan kabel udara ke Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Diawali dengan pemindahan 5,6 kilometer kabel di lima ruas jalan kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, program ini bertujuan mengeliminasi visual kesemrawatan kota serta meningkatkan standar keamanan. Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Joga, menegaskan bahwa target ambisius ini adalah menurunkan semua kabel udara di Jakarta dalam lima tahun, dengan upaya percepatan yang terus didorong di lapangan.

Penataan tersebut menyasar ruas-ruas strategis yang selama ini dikelilingi gantungan kabel liar. Fokus utama saat ini adalah menertibkan jaringan telekomunikasi milik operator yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel). Sementara itu, koordinasi teknis dengan PT PLN (Persero) masih diperlukan karena spesifikasi jaringan listrik bawah tanah yang berbeda, sehingga proses pemotongan belum dapat dilakukan secara serentak. Melalui mekanisme multi-pendekatan, mulai dari pemanfaatan SJUT hingga relokasi mandiri operator, Pemkot Jakarta Utara berupaya menciptakan kota yang aman, tertib, dan berdaya saing global.

Lima Ruas Jalan Prioritas di Tanjung Priok dan Pematangan Regulasi

Sebanyak lima ruas jalan di Kecamatan Tanjung Priok menjadi lokus awal implementasi program ini secara masif. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi estetika dan lalu lintas di kawasan tersebut. Secara paralel, Pemprov DKI tengah mematangkan tiga regulasi krusial untuk menjamin keberlanjutan tata kelola jaringan bawah tanah. Tiga Pergub yang sedang diproses ini mencakup aspek perencanaan teknis, penataan biaya, serta kewajiban hukum bagi pelaku usaha utilitas.

• Pergub Rencana Induk SJUT: Panduan tata letak dan integrasi jaringan utilitas bawah tanah.
• Pergub Retribusi Daerah Utilitas: Aturan penagihan dan mekanisme biaya bagi operator.
• Pergub Kewajiban Penyelenggara Jaringan: Regulasi pemutihan dan sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi penataan.

Mekanisme penataan meliputi pemanfaatan infrastruktur SJUT, relokasi mandiri, pemotongan kabel non-aktif, serta pengikatan sementara untuk kabel yang beroperasi menunggu relokasi.

Prinsip 5K dan Dampak Jangka Panjang bagi Kota Global

Nirwono Joga menjelaskan bahwa keberhasilan program ini diukur melalui prinsip 5K: keselamatan warga, kenyamanan pejalan kaki, kelancaran lalu lintas, keindahan kota, dan kesiapan Jakarta sebagai kota global. Dengan meniadakan 'rajala' kabel, risiko kebakaran akibat korsleting dan kecelakaan lalu lintas akibat pandangan yang terhalang dapat diminimalisir secara signifikan. Langkah strategis ini bukan sekadar soal estetika, melainkan investasi pada sistem kelistrikan dan telekomunikasi masa depan yang terintegrasi di bawah tanah. Dengan sinergi antara Pemda, Apjatel, dan PLN, Jakarta bergerak menuju infrastruktur yang lebih transparan, efisien, dan sesuai standar perkotaan kelas dunia.