Dirut PTAgrinas: Kopdes Merah Putih Tak Buka 24 Jam, Jam Operasional Diserahkan Pengurus

Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak akan beroperasi selama 24 jam. Penataan jam kerja dan pembagian shift diserahkan sepenuhnya kepada pengurus koperasi setempat. Keputusan ini diambil agar layanan tetap menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat di pedesaan. Sistem yang disiapkan oleh Agrinas berfungsi sebagai infrastruktur, sementara operasionalnya adalah domain lokal.

Joao menegaskan penolakan terhadap skema 24 jam dengan nada tegas, bahkan menyentil pertanyaan tentang pemahaman kondisi desa. "Ya, enggak dong (Kopdes buka 24 jam), lu pernah di desa enggak sih?" ujarnya. Pernyataan ini dilontarkan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/9). Ia menjelaskan bahwa pengurus koperasi memiliki otoritas penuh dalam mengatur rotasi shift. "Ada shift-nya, nanti tinggal bagaimana pengurus Koperasi Desa itu mengatur shift-nya. Kita kan cuma hanya menyiapkan sistem," tegasnya.

Jam operasional yang fleksibel tersebut menyesuaikan dengan ritme hidup dan kebutuhan ekonomi desa masing-masing. Tidak ada paksaan waktu standar nasional untuk buka-tutup toko. Mekanisme ini memberi ruang bagi pengurus untuk beradaptasi dengan demografi dan daya beli lokal. Fleksibilitas ini dianggap kunci agar koperasi tidak sekadar menjadi simbol, tetapi benar-benar fungsional.

Dari sisi volume, Joao melaporkan 1.081 Kopdes Merah Putih sudah beroperasi aktif. Angka ini bukan proyeksi untuk 1 Oktober, melainkan unit yang telah berjalan sejak peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Mei. Pada hari laporan tersebut, transaksi mencapai sekitar Rp31 miliar. Namun, Mota tidak merinci apakah angka itu merujuk pada omzet, nilai transaksi, atau murni keuntungan. Ketepatan definisi data ini menjadi catatan penting bagi pengawasan kinerja.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan bahwa penyesuaian jam operasional akan dirapatkan kembali oleh pengurus dan manajer. "Ini nanti jam operasional (Kopdes Merah Putih) entar dirapatin sama pengurus sama manajer," kata Ferry. Koordinasi ini bertujuan memastikan efisiensi layanan. Publik menanti bagaimana koordinasi pusat-daerah ini berjalan di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang atau kebingungan aturan.

Dampak bagi masyarakat desa adalah akses layanan yang lebih personal dan masuk akal secara waktu. Diharapkan, tidak ada kekosongan layanan di jam-jam sibuk lokal karena aturan rigid dari pusat. Selain itu, transparansi data transaksi Rp31 miliar tersebut perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh manajemen Agrinas dan Kemkop. Ketidakjelasan definisi angka bisa memicu spekulasi tentang kelangsungan finansial koperasi di awal-awal operasinya.

Analisis Redaksi

Pernyataan Joao Mota memperlihatkan pergeseran paradigma dari 'manajemen terpusat' ke 'desentralisasi operasional'. Dengan menyerahkan shift ke pengurus, risiko kegagalan sistemik turun, tetapi risiko inefisiensi lokal naik. Tantangan berikutnya adalah pengawasan kinerja yang konsisten di 1.081 titik unit. Tanpa standar layanan minimum yang jelas, kualitas Kopdes bisa tersebar.

Angka transaksi Rp31 miliar dari 1.081 unit perlu dibedah lebih dalam. Jika itu omzet, rata-rata per unit masih moderat; jika itu keuntungan, marginnya sangat tinggi. Ambiguitas data ini menjadi celah bagi narasi yang tidak akurat. Otoritas pengawas harus segera mengeluarkan definisi baku untuk mencegah miskomunikasi dengan publik dan investor.

Ke depan, keberhasilan Kopdes Merah Putih sangat bergantung pada profesionalisme manajer koperasi di tingkat desa. Koordinasi antara Kementerian Koperasi dan Agrinas harus intensif untuk memastikan alur logistik dan sistem digital berjalan mulus. Pemantauan berkala dan audit mendadak perlu dilakukan untuk memastikan jam operasional fleksibel tidak berujung pada kelalaian layanan atau penyalahgunaan aset negara.