Polisi: Masinis Argo Bromo Tak Tarik Rem Darurat, Khawatir Gerbong Anjlok Meski SOP Melarang

Polisi membeberkan alasan masinis KA Argo Bromo Anggrek berinisial AN ragu melakukan pengereman darurat saat insiden kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Kanit 1 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Muhammad Rizka mengungkapkan hasil pemeriksaan menunjukkan masinis tersebut khawatir gerbong kereta akan anjlok atau terbalik jika rem mendadak diterapkan. "Menurut dia, kalau kami melakukan emergency brake ataupun rem mendadak itu bisa menyebabkan (terbalik) gerbongnya, ya," ujar Rizka di Polda Metro Jaya, Selasa (29/9). Kekhawatiran tersebut, kata Rizka, justru terbantahkan secara teknis oleh keterangan ahli perkeretaapian melalui rumus teori Minden.

Hasil rekonstruksi dan penyidikan menegaskan bahwa masinis sudah melihat sinyal untuk melakukan pengereman. Jika pengereman dilakukan sesuai standar, kereta sebenarnya sudah bisa berhenti pada jarak 600 meter dari lokasi kecelakaan. "Idealnya, kalau dari ahli perkeretaapian melalui teori perhitungan Minden, itu kapabel dilakukan pengereman. Sehingga berhenti total di 600 meter dengan kecepatan yang tercatat di data logger," tutur Rizka. Ia menekankan bahwa total jarak pandang kurang lebih 1 kilometer masih terlihat jelas saat kejadian, yang seharusnya memungkinkan tindakan segera.

Rizka menegaskan bahwa kebingungan masinis tidak memiliki dasar hukum karena Standar Operasional Prosedur (SOP) secara eksplisit mewajibkan tindakan terberat saat ragu-ragu. "Ada di Peraturan Dinas 19 pasal 50 Kereta Api. Apabila dia kan katanya ragu-ragu, 'saya ragu-ragu, pak, ragunya merah atau tidak', itu dinyatakan kalau memang dia ragu-ragu di pasal 50 ambil tindakan terberat, menghentikan, baru konfirmasi," terang Rizka. Dia menambahkan, klaim tidak ada pelatihan tidak bisa dibenarkan karena SOP sudah tercantum jelas di pasal tersebut.

Polda Metro Jaya kini menetapkan AN sebagai tersangka dalam perkara yang menggerus kepercayaan publik terhadap keselamatan transportasi darat ini. Tersangka dijerat Pasal 323 KUHP dan atau Pasal 324 KUHP dan atau Pasal 474 KUHP serta Pasal 198 dan atau Pasal 206 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dengan ancaman hukuman 5 hingga 12 tahun penjara. Penetapan ini menutup ruang bagi pihak masinis untuk berdalih pada kondisi emergensi tanpa prosedur.

Kecelakaan maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin (27/4) malam. Insiden dipicu mogoknya taksi Green SM di tengah perlintasan sebidang akibat gangguan sistem kelistrikan. Mobil itu kemudian dihantam KRL yang melintas, membuat satu rangkaian KRL tujuan Cikarang berhenti darurat. Di posisi berhenti tersebut, rangkaian KRL justru ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek, melengkungkan gerbong khusus wanita dan merenggut belasan nyawa warga.

Analisis Redaksi

Makna dari temuan ini jelas: kegagalan protokol keselamatan tidak hanya soal teknis mesin, tetapi soal kedisiplinan manusia terhadap SOP yang sudah tertulis. Rumus teori Minden yang disebutkan polisi menjadi alat ukur objektif yang tidak bisa dinego, membuktikan bahwa pengereman darurat adalah solusi yang benar secara fisika, bukan risiko tambahan. Argumen 'khawatir anjlok' adalah salah kaprah teknis yang mengabaikan data logger dan visibilitas 1 kilometer.

Yang perlu diwaspadai publik adalah potensi repetisi kegagalan sistemik. Jika pasal 50 Peraturan Dinas 19 diabaikan atau pelatihan tidak benar-benar dipahami, maka risiko serupa di perlintasan sebidang tetap terbuka lebar. Kasus ini bukan sekadar insiden individual, melainkan indikator apakah pengawasan perkeretaapian nasional masih lemah dalam penegakan standar operasional di lapangan.

Langkah logis selanjutnya adalah audit ketat terhadap penerapan SOP di seluruh dinas perkeretaapian. Hukuman 5-12 tahun bagi AN harus menjadi sinyal keras, bukan akhir dari perkara. Publik menanti respons regulator untuk memastikan bahwa 'keraguan' tidak lagi menjadi dalih penghalang tindakan penyelamatan nyawa lainnya di rel Indonesia.