DPRD Kota Bandung Tuntut Responsivitas Pemkot, Tekankan Perbaikan Layanan Publik di HJKB ke-216

Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mendesak Pemerintah Kota untuk mengubah pola kerjanya menjadi lebih responsif terhadap keluhan warga, sebuah teguran keras yang disampaikannya saat peringatan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216.

Politisi senior ini menegaskan bahwa momen hari jadi kota tidak boleh hanya dijadikan ajang seremonial belaka. Ia melihat momen ini sebagai titik koreksi diri bagi eksekutif. "Pemerintah Kota Bandung hari ini dituntut untuk mampu mengantisipasi sekaligus merespons setiap laporan dan keluhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus membuat persoalannya viral terlebih dahulu baru kemudian ada gerakan," ujar Asep. Tekanan tersebut mengisyaratkan kesenjangan yang masih lebar antara permintaan publik dan kemampuan birokrasi dalam menanggapi aspirasi.

Tuntutan ini tidak terbatas pada satu masalah spesifik. Asep menekankan bahwa kelalaian dalam respons cepat harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran, mulai dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, perangkat daerah, hingga aparat kewilayahan. "Setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti dengan cepat, terukur dan tuntas," katanya. Ia mengkritik budaya birokrasi yang sering kali menunggu isu menjadi viral di media sosial sebelum mengambil tindakan, sebuah pola yang menurutnya harus dihapus total.

Kritik serupa disorot Asep pada sektor penataan kota dan pelayanan publik. Terkait penertiban banner, ia mengingatkan bahwa prosesnya harus dilakukan secara menyeluruh. "Jangan sampai bannernya sudah dicopot, tetapi talinya masih menggantung dan justru mengganggu estetika kota bahkan berpotensi membahayakan masyarakat," tegas Asep. Selain itu, ia mengingatkan agar semangat culture_southeast_asean *someah hade ka semah* tercermin dalam pelayanan administrasi kependudukan dan kesehatan, yang saat ini masih banyak dikritik karena kurang ramah dan lambat.

Isu infrastruktur juga tidak luput dari sorotan tajam Ketua DPRD ini. Asep meminta penguatan harmonisasi antar-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar tidak terjadi tumpang tindih proyek yang memboroskan anggaran dan mengganggu warga. "Jangan sampai ada satu pekerjaan proyek yang mengganggu atau bahkan merusak proyek lainnya. Perencanaan dan koordinasi antar-OPD harus diperkuat," kata Asep. Ia menutup pesannya dengan harapan agar Bandung di usia ke-216 ini menjadi kota yang tertata, nyaman, dan pemerintahannya semakin responsif terhadap masyarakat.

Analisis Redaksi

Peringatan Asep Mulyadi ini mencermankan kegelisahan institusional terhadap efektivitas birokrasi Kota Bandung. Fokus pada isu "viral dulu baru direspons" menandakan adanya kegagalan sistem deteksi dini (early warning system) di lingkup pemerintahan daerah. Ketika keluhan warga harus melabrak media sosial untuk mendapat perhatian, itu adalah indikator gagalnya kanal-kanal formal seperti pengaduan daring atau layanan langsung dalam bekerja secara optimal. Ini bukan sekadar masalah kecepatan, melainkan masalah budaya kerja yang reaktif, bukan proaktif.

Sisi lain dari kritik ini menyoroti masalah koordinitas vertikal dan horizontal. Tumpang tindih proyek infrastruktur adalah penyakit kronis di banyak kota besar, di mana ego sektoral antar-OPD sering lebih kuat daripada visi terintegrasi kota. Jika setiap dinas bekerja sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi yang ketat, inefisiensi anggaran dan gangguan sosial akan terus berulang, menurunkan kepercayaan publik terhadap kapasitas perencanaan kota.

Dalam jangka pendek, Pemkot Bandung perlu membangun mekanisme audit layanan yang transparan. Bukan hanya mengukur apakah layanan selesai secara administratif, tetapi mengukur persepsi publik terhadap pengalaman layanan mereka. Tanpa perubahan fundamental dalam manajemen kinerja aparatur sipil negara yang berfokus pada hasil pelayanan publik, peringatan Asep ini hanya akan menjadi slogan tahunan yang menguap setelah perayaan HJKB selesai.