KPK Bedah Aset Ipda Yayat Lewat Istri, Sasar Lurah Bekasi dan 10 Saksi Kunci

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melacak asal-usul kekayaan Ipda Yayat Sudrajat dengan memeriksa istrinya, Rista Mardiana, yang diduga menjadi nominee untuk menaruh aset hasil korupsi di lingkungan Pemkab Bekasi.

Rencananya Rista dijadwalkan hadir di Gedung Merah Putih KPK pada hari Senin. Namun, yang bersangkutan tidak datang. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Rista, seorang warga swasta, diduga digunakan Yayat untuk menempatkan aset-aset berupa rumah. Sebagian rumah tersebut sebelumnya sudah digeledah penyidik.

Budi menegaskan, pemeriksaan Rista adalah bagian dari pendalaman apakah ada aset lain yang tersembunyi. Penyidik sedang menelusuri bagaimana proses dan mekanisme pengondisian pemenang proyek pengadaan di Pemkab Bekasi. Mereka mencoba mengurai kaitan Yayat, yang bukan pejabat struktural maupun pelaksana proyek, dengan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

Daftar saksi kunci yang masuk pemeriksaan mencakup pejabat utama di dinas-dinas strategis. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Imam Fathurohman, Kepala Dinas Sumber Daya Air Henri Lincoln, dan Kepala Dinas Cipta Karya Benny Sugiarto. Ada juga nama pengusaha Sarjan, mantan Penjabat Bupati Dani Ramdhan, dan calon Bupati 2024 BN Kholik.

KPK juga memeriksa direktur CV dan pihak swasta seperti Adi Purwo, Mardian, dan Nadih. Kasus ini merupakan pengembangan dari dugaan suap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. KPK telah menggeledah rumah mewah Yayat di Cibubur dan Depok. Total ada belasan aset yang ditengarai tersebar dari Jakarta hingga Sukabumi dan Karawang.

Analisis Redaksi

Langkah KPK menggeledah aset melalui istri terduga tersangka menunjukkan pola tipologi klasik korupsi di Indonesia: percalonkan aset ke pihak keluarga terdekat untuk memutus jejak. Penggeledahan yang sudah menjangkau wilayah Cibubur, Depok, Bogor, hingga Sukabumi mengindikasikan skala kekayaan yang signifikan, jauh melampaui gaji seorang anggota Polri di tingkat perwira.

Posisi Yayat Sudrajat sebagai pihak luar struktur birokrasi Bekasi membuat pertanyaan besar muncul: bagaimana seorang perwira polisi bisa memiliki akses cukup untuk mengondisikan pemenang proyek dinas-dinas vital? Keterlibatan mantan Penjabat Bupati dan calon kepala daerah dalam daftar saksi menjadi krusial untuk membuka lapisan pengaruh politik di balik mesin korupsi pengadaan ini.

Meskipun KPK masih menggunakan Surat Perintah Penyidikan umum, tekanan hukum sedang diarahkan pada pengungkapan jaringan. Jika Rista dan para saksi lain gagal hadir atau memberikan keterangan inkonsisten, kemungkinan pembentukan tim khusus atau penahanan preventif bisa menjadi langkah logis berikutnya sebelum penetapan tersangka resmi.