Krisis Gaji Akibatkan Delapan Loker Dokter Publik Seoul Kosong, Beban Kerja Melonjak

Pusat kesehatan masyarakat Seoul tengah menjerit karena gagal mengisi posisi dokter kontrak. Dalam enam bulan pertama tahun ini, Distrik Mapo bahkan mengiklankan satu lowongan dokter kontrak sebanyak enam kali, namun tetap nihil pelamar. Situasi ini bukan anomali, melainkan gejala sistemik yang mengancam fondasi layanan kesehatan primer di jantung ibu kota Korea Selatan.

Data dari Layanan Asuransi Kesehatan Nasional menunjukkan tren mengkhawatirkan: jumlah dokter di pusat kesehatan masyarakat Seoul turun 13,5%, dari 156 orang pada 2022 menjadi hanya 135 orang pada 2025. Kontras data ini tajam dengan fakta bahwa Seoul memiliki rasio dokter tertinggi di Korsel, yakni 479 dokter per 100.000 penduduk. Artinya, masalah bukan pada jumlah dokter nasional, melainkan pada distribusi dan daya tarik karier di sektor publik yang kini kalah bersaing secara finansial.

Inti persoalan terletak pada skema kompensasi yang kaku dan tidak kompetitif. Di Distrik Guro, gaji dokter spesialis penyakit dalam dipatok sekitar 83,6 juta won (US$61.600) per tahun, setara 120% gaji minimum pegawai negeri sipil kontrak tingkat 5. Angka ini sulit menyentuh kantong dokter yang menghadapi tawaran jauh lebih gemuk dari rumah sakit dan klinik swasta. Jika pemerintah daerah ingin menaikkan gaji di atas 120%, mereka terhalang birokrasi: diperlukan peninjauan khusus oleh komite personalia setempat dan pertimbangan kesetaraan dengan pejabat kontrak lainnya. Regulasi yang kaku ini justru melumpuhkan insentif bagi tenaga kesehatan senior.

Pola yang sama terjadi di Distrik Jongno, yang baru berhasil merekrut seorang dokter pada Agustus 2026 setelah melakukan sembilan kali penugasan. Di Distrik Guro, satu dari dua posisi dokter spesialis penyakit dalam saat ini kosong. Akibatnya, dokter yang tersisa harus menanggung beban kerja dua orang. Seorang pejabat pusat kesehatan mengakui, “Bahkan ketika dokter kami yang tersisa mengeluh karena tidak bisa mengambil cuti tahunan, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami tahu sulit untuk merekrut dokter dengan sistem penggajian saat ini, tetapi kami tidak punya pilihan selain terus memasang iklan yang sama.”

Ironisnya, solusi sederhana yang diterapkan di daerah pedesaan tidak diterapkan di kota besar. Di Kabupaten Kepulauan Sinan, posisi dokter baru terisi pada 1 September setelah pemerintah menaikkan tawaran gaji bulanan menjadi 33 juta won, naik tiga kali lipat dari sebelumnya. Mereka berhasil menggabungkan subsidi pemerintah pusat dengan anggaran daerah untuk menawarkan gaji tahunan 300-400 juta won. Sebaliknya, di Seoul, usulan merekrut profesor rumah sakit universitas yang pensiun menghadapi tembok hukum: mereka akan kehilangan seluruh pensiun pegawai negeri sipil atau sekolah swasta selama bekerja di pusat kesehatan dengan status kontrak.

Beban kerja yang menumpuk berdampak langsung pada kualitas layanan. Lee Yong-kyun, profesor adjung di Sekolah Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Yonsei, memperingatkan bahwa sektor publik adalah “mata rantai terlemah” yang pertama runtuh. “Permintaan akan layanan medis meningkat pesat sementara pasokan tidak mencukupi,” ujarnya. Ia menambahkan, dokter di pusat kesehatan tidak hanya menangani pasien rentan dan penderita penyakit kronis, tetapi juga pekerjaan administratif berat seperti penanggulangan bencana dan penanganan penyakit menular. Sebagian besar pengguna layanan ini adalah masyarakat berusia 65 tahun ke atas dan penerima manfaat penghidupan dasar, kelompok yang paling rentan saat fasilitas kesehatan kewalahan.

Analisis Redaksi

Krisis perekrutan dokter di Seoul ini bukan sekadar isu tenaga kerja, melainkan kegagalan strategi retensi profesional di sektor publik. Ketika negara gagal menciptakan insentif yang kompetitif di kota terbesar dengan infrastruktur medis terpadat, ia secara de facto memindahkan beban layanan primer ke sektor swasta yang berorientasi laba. Pola di mana distrik urban terkunci dalam regulasi gaji yang kaku sementara pedesaan bebas berinovasi melalui subsidi menunjukkan adanya fragmentasi kebijakan nasional. Hasilnya, distribusi dokter menjadi tidak proporsional: wilayah dengan kekayaan institusional tinggi justru kekurangan SDM di tingkat komunitas, sementara wilayah minim sumber daya justru mampu menarik tenaga lewat skema finansial yang fleksibel.

Secara logis, jika standar gaji 120% itu tetap dipertahankan tanpa reformasi struktural, maka pola pengiklanan lowongan berulang akan menjadi permanen. Efek domino-nya bukan hanya kelelahan profesi (burnout), tetapi degradasi kualitas preventif dan primer. Saat dokter terpaksa mengambil beban kerja ganda atau tidak bisa mengambil cuti, kualitas penanganan penyakit menular dan lansia akan menurun drastis. Pemerintah pusat kini menghadapi ultimatum: menghitung ulang kebutuhan dokter secara regional dan membuka opsi berbagi tenaga antar-daerah, atau melihat pusat kesehatan masyarakat Seoul berubah menjadi layanan darurat reaktif, bukan preventif. Tanpa perubahan insentif, krisis ini akan terus berulang setiap kali kontrak dokter berakhir.