Iran Tutup Selat Hormuz Meski Ada Tawaran Perdamaian, Teheran Tegaskan Tidak Akan Melunak Soal Nuklir

Teheran memberikan penolakan tegas atas setiap opsi konsesi nuklir, menyatakan bahwa Selat Hormuz akan tetap ditutup rapat hingga seluruh tuntutan Washington terhadap ekonomi Iran terpenuhi. Pernyataan keras ini berasal dari seorang pejabat senior Iran yang disampaikan kepada Reuters pada Minggu (27/9/2026), menegaskan bahwa jalur air strategis tersebut tidak akan dibuka meskipun Amerika Serikat (AS) menyetujui proposal pembukaan jalur pelayaran. Stance ini datang di tengah upaya negosiasi damai yang kini memasuki fase krusial, di mana Iran menolak untuk melunak sedikit pun terkait program nuklir kontroversial mereka.

Ketegangan ini berakar pada proposal yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi. Dalam skema tersebut, Teheran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dengan syarat permusuhan dihentikan total dalam waktu tujuh hari, pencabutan blokade angkatan laut AS terhadap pelabuhan Iran, pencairan dana talangan yang dibekukan, serta penghapusan sanksi minyak. Syarat-syarat tersebut menjadi harga mati bagi Iran, yang memandang blokade militer dan sanksi ekonomi telah mencekik stabilitas domestik mereka.

Langkah ini menjadi babak baru eskalasi di Timur Tengah menyusul perang terbuka selama tujuh bulan antara Iran dan AS. Konflik tersebut turut diwarnai serangan rudal dan drone milisi Houthi ke Arab Saudi, yang semakin memperkeruh situasi regional. Selat Hormuz kini bertransformasi menjadi kartu truf utama dalam meja perundingan, di mana Iran mendesak pencabutan blokade yang mencekik ekonominya, sementara Washington menuntut kebebasan navigasi demi mengamankan pasokan energi global yang kritis.

Diperkuat oleh suara dari Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, optimisme terpancar bahwa kesepakatan damai dengan Washington dapat tercapai sebelum pemilihan paruh waktu (midterm elections) AS pada 3 November mendatang. Namun, Teheran bersikeras bahwa perundingan mendalam terkait program nuklir baru akan dimulai setelah seluruh syarat ekonomi mereka dipenuhi oleh AS, menciptakan jalan buntu teknis dalam diplomasi.

Isu [nuklir] menjadi inti ketegangan yang tidak akan berkompromi. Pejabat anonim tersebut menegaskan bahwa Iran tidak akan memberikan konsesi sepersen pun terkait hak kedaulatan nuklir mereka, termasuk hak memperkaya uranium atau menolak mengekspor cadangan uranium yang sangat diperkaya (Highly Enriched Uranium/HEU) keluar negeri. Tuntutan ini menjadi benteng terakhir Iran menghadapi tekanan internasional yang berkepanjangan.

Sebagai catatan, AS, Israel, dan sekutu Barat lainnya sejak lama menuding Iran berambisi menciptakan senjata nuklir. Tuduhan ini merujuk pada pengayaan uranium Iran yang mencapai level 60%, angka yang jauh melampaui kebutuhan sipil dan mendekati ambang batas senjata 90%. Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mencatat Iran memiliki sekitar 440,9 kg uranium dengan pengayaan 60% sebelum fasilitas nuklirnya diserang oleh Israel dan AS pada Juni 2025 lalu.

Meskipun otoritas Iran sempat melontarkan wacana untuk mengencerkan cadangan uranium tertingginya, dua sumber senior Iran melaporkan pada Mei lalu bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei telah mengeluarkan instruksi tegas. Instruksi itu menyatakan agar HEU milik negara haram dikirim ke luar negeri, memblokir setiap jalan keluar diplomasi yang berkaitan dengan pengurangan [senjata] massal.

Analisis Redaksi

Kegagalan negosiasi ini menandakan pergeseran paradigma strategis Iran dari diplomasi transaksional menuju postur pertahanan kedaulatan. Dengan menutup Selat Hormuz secara unilateral sambil menolak konsesi nuklir, Teheran mencoba memaksa AS menerima kondisi ekonomi yang lebih lunak sebelum masuk ke diskusi teknis nuklir. Hal ini berisiko tinggi memicu respons militer lebih lanjut dari Washington, mengingat penutupan jalur pelayaran tersebut langsung mengancam 20% pasokan minyak mentah global.

Secara logis, langkah selanjutnya bergantung pada reaksi Gedung Putih terhadap instruksi Mojtaba Khamenei. Jika AS memilih memaksimalkan tekanan ekonomi dan militer di hadapan penolakan total dari Teheran, eskalasi dapat melampaui batas regional. Dampaknya bagi pasar energi global akan sangat signifikan, memicu volatilitas harga yang belum pernah terjadi sejak beberapa dekade lalu, sementara negara-negara Eropa akan terdorong mencari alternatif pasokan yang semakin terbatas.