Apindo Usul Kerangka READY Percepat Kesiapan Dunia Usaha Hadapi Standar OECD

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pelibatan aktif sektor swasta sejak awal dalam proses aksesi Indonesia ke OECD, dengan menggulirkan kerangka 'READY' guna memastikan reformasi berdampak nyata pada produktivitas. Dorongan ini dilontarkan Ketua Komite Multilateral APINDO, Rinawati Prihatiningsih, dalam keterangannya pada Minggu (27/9). Ia menegaskan bahwa pelibatan dunia usaha bukan sekadar formalitas, melainkan prasyarat agar transisi daya saing tidak berhenti pada teks regulasi.

Rinawati mengingatkan bahwa keberhasilan aksesi tidak hanya diukur dari penyelarasan regulasi, tetapi dari efektivitas implementasinya. Dunia usaha akan merasakan langsung getaran perubahan melalui perizinan, inspeksi, kewajiban pelaporan, administrasi perpajakan dan kepabeanan, hubungan industrial, hingga kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah didesak menyediakan panduan yang jelas, koordinasi antarlembaga yang rapi, dan konsistensi penerapan di berbagai wilayah.

Sebagai respons praktis, Apindo mengusulkan kerangka READY yang memuat lima elemen kunci. Pertama, Rules: memantau perubahan regulasi. Kedua, Evidence: menggunakan data perusahaan untuk advokasi. Ketiga, Adaptation: penyesuaian internal dan rantai pasok. Keempat, Dialogue: melibatkan pemangku kepentingan sejak dini. Kelima, Yield: mengukur hasil reformasi terhadap produktivitas dan investasi.

Apindo menetapkan tiga peran strategis dalam proses ini: represent, translate, dan prepare. Artinya, asosiasi akan merepresentasikan bukti lapangan ke meja dialog kebijakan, menerjemahkan standar OECD ke bahasa praktis bisnis, serta membantu perusahaan beradaptasi. Rinawati menegaskan bahwa dunia usaha tidak boleh pasif sebagai objek reformasi, melainkan harus menjadi agen pembentuk arah kebijakan tersebut.

Di sisi lain, Massimo Geloso Grosso, Head of OECD Jakarta Office, menegaskan bahwa proses aksesi menjanjikan peningkatan kepastian hukum dan pengurangan risiko investasi. Ia menambahkan bahwa fokus OECD melampaui kesesuaian kebijakan administratif; lembaga ini juga menyoroti dampak nyata terhadap pengembangan modal manusia dan penguatan pasar kerja. OECD berkomitmen bekerja sama melalui kajian teknis dan dialog langsung dengan berbagai pihak terkait.

Analisis Redaksi

Usulan kerangka READY dari Apindo menandai pergeseran paradigmatis dalam relasi negara-bisnis. Selama ini, proses aksesi sering dianggap domain teknokratis elit yang jauh dari operasional harian perusahaan. Dengan mengusulkan langkah 'Evidence' dan 'Yield', Apindo memaksa pembuat kebijakan untuk tidak sekadar meniru standar internasional, tetapi membuktikan efektivitasnya melalui data riil. Ini adalah upaya cerdas untuk mencegah compliance theater di mana regulasi berubah tetapi praktik lapangan tetap stagnan.

Titik kritisnya terletak pada dimensi Dialogue. Jika Asosiasi Pengusaha benar-benar terlibat sejak awal, friksi antar-kelompok kepentingan (buruh, pemerintah daerah, kementerian teknis) akan terkelola lebih baik. Namun, risiko yang perlu diwaspadai adalah dominasi suara perusahaan besar dalam proses translate. Jika standar OECD diterjemahkan tanpa mengawal aspek perlindungan tenaga kerja dan keadilan persaingan, potensi kesenjangan bisa melebar. Publik perlu mengawasi apakah komitmen Yield itu tidak hanya menguntungkan korporasi, tetapi juga menciptakan decent work dan lapangan kerja berkualitas bagi mayoritas.