KPK Sita Perhiasan Emas di BPN Jatim, Dalami Konversi Uang Oknum

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sejumlah perhiasan emas yang diduga kuat hasil konversi uang suap dari para pemohon layanan pertanahan, sebuah temuan baru yang memperdalam kasus korupsi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi sitaan tersebut dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9). Ia menjelaskan bahwa perhiasan itu diduga diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan para oknum. Budi belum merinci siapa pemilik spesifik perhiasan tersebut, namun menegaskan proses hukum tengah berjalan. "Penyidik juga mengamankan beberapa perhiasan diduga emas, yang diduga diperoleh dari uang-uang yang dikumpulkan para oknum," ujarnya.

Nilai estimasi awal perhiasan emas ini mencapai puluhan juta rupiah. Angka tersebut mungkin kecil jika dilihat secara terpisah, namun signifikan secara simbolis karena menandakan upaya pelaku untuk mengubur jejak uang haram. Budi Prasetyo menambahkan, "Estimasi awal nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Penyidik tentunya akan dalami maksud dan tujuan para oknum melakukan konversi uang ke dalam bentuk perhiasan." Proses pendalaman ini bertujuan mengungkap apakah ada praktik pencucian uang yang lebih sistematis.

Penemuan ini adalah kelanjutan dari operasi penggeledahan Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Jawa Timur di Surabaya pada Kamis (24/9). Penggeledahan yang berlangsung kurang lebih 11 jam itu sebelumnya telah menghasilkan temuan uang tunai senilai ratusan juta rupiah dan dokumen elektronik. Uang tunai tersebut diduga merupakan bagian dari penerimaan haram dari pemohon layanan di Jawa Timur, melengkapi bukti yang sudah diamankan sebelumnya di Jakarta.

Kasus ini berakar dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9), yang berhasil menangkap 19 orang dan menyita uang tunai sebesar Rp106,3 miliar. Dari sitaan itu, KPK telah menetapkan delapan tersangka, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politikus Golkar Fahd El Fouz, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi. Empat tersangka lainnya adalah Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Mereka ditahan selama 20 hari pertama sejak 15 September sampai 4 Oktober 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Analisis Redaksi

Kehadiran perhiasan emas dalam rantai bukti menunjukkan bahwa para pelaku tidak hanya mengumpulkan uang tunai, tetapi juga melakukan konversi aset. Ini adalah indikator klasik dari upaya mengaburkan asal-usul dana hasil korupsi. Meskipun nilai ratusan juta rupiah sitaan tunai dan puluhan juta rupiah perhiasan terlihat jauh dari total kerugian negara yang mungkin jauh lebih besar, konsistensi penggeledahan lintas wilayah seperti di Jawa Timur membuktikan bahwa jaringnya meluas di seluruh Indonesia.

Penangkapan orang-orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, seperti Arif Sugiyanto dan Fahd El Fouz, mengindikasikan bahwa praktik suap ini mungkin bukan aksi individual, melainkan sistem yang melibatkan lingkaran dekat pejabat tinggi. Langkah logis berikutnya adalah menelusuri apakah aliran dana ini terhubung dengan tersangka lain yang belum tertangkap atau apakah ada pihak korporasi besar yang menjadi penerima manfaat akhir dari layanan pertanahan tersebut.