Ketua REI Joko Suranto Taruh Perasaan pada Backlog, Dorong Persaingan Sehat Investor Asing dan Lokal

Optimisme Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, kembali diutarakan, menantang narasi murung sektor properti di tengah gejolak ekonomi global. Pria yang memimpin asosiasi pengembang terbesar di Indonesia ini menegaskan bahwa fondasi permintaan domestik masih kokoh, ditopang oleh akumulasi kebutuhan hunian yang tak pernah surut dan tingginya angka backlog perumahan. Bagi dia, dua variabel itu menjadi penyangga utama, membuat prospek bisnis properti tetap menjanjikan, bahkan di saat seluruh dunia dibuat waspada dengan era suku bunga tinggi yang diproyeksikan berlanjut hingga 2026.

Kekhawatiran akan jatuhnya daya beli konsumen tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, dalam dialog khusus bersama Serliana Salsabila dalam program Property Point di CNBC Indonesia pada Kamis, 24 September 2026, Joko memilih memposisikan diri dari sudut pandang pelaku usaha: masalah struktural, bukan siklikal semata. “Kami tetap melihat ke depan, bahwa kebutuhan rumah itu tidak pernah hilang,” ujarnya. Bagi REI, lonjakan permintaan yang tertunda inilah yang membuka ruang bagi pelaku industri untuk tetap bergerak, mencari celah di pasar yang masih luas.

Strategi REI kini lebih condong ke kolaborasi terbuka. Alih-alih defensif, asosiasi justru mendorong sinergi antara industri lokal dan investor asing untuk mengembangkan properti di dalam negeri. Tujuannya bukan sekadar mengejar angka, melainkan memenuhi kebutuhan perumahan secara lebih cepat dan masif. Mekanisme ini diyakini akan menciptakan persaingan yang sehat. Jika investor asing masuk dengan modal besar dan teknologi mutakhir, sementara pengusaha lokal menguasai jaringan ritel dan pemahaman pasar mikro, maka kualitas produk hunian diyakini akan naik. Konsumen yang diuntungkan, bukan sekadar pemain tertentu di satu sisi.

Tapi jangan lupakan sisi sensitifnya. Dunia pengembang kini lebih dari sekadar menghitung margin. Isu kedaulatan industri menjadi sorotan utama, menuntut perlakuan yang adil dari pemerintah. Joko Suranto secara tegas berharap, di tengah gencarnya masuknya modal asing, regulasi jangan sampai menjadi instrumen perlindungan yang timpang. Regulasi harus melindungi industri dalam negeri tanpa menutup pintu. “Keadilan regulasi” adalah kata kuncinya, sebuah pengingat bahwa pasar terbuka hanya bisa bekerja jika lintasan mainnya disepakati bersama.

Bagi publik, pesan ini membawa dua wajah. Di satu sisi, ada harapan bahwa pasokan perumahan akan lebih deras, menekan harga atau setidaknya memperkaya pilihan unit. Di sisi lain, ada risiko disrupsi. Masuknya pemain asing yang agresif bisa menggeser posisi pengembang kecil dan menengah, apalagi jika mereka memang tidak memiliki skala ekonomi yang memadai. Di sinilah peran pemerintah diuji: bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai wasit yang memastikan tidak ada pihak yang dibiarkan tersisih di pasar rumah.

Analisis Redaksi

Langkah REI mengajak investor asing masuk ke pasar properti Indonesia adalah strategi pragmatis di tengah stagnasi daya beli. Dengan suku bunga tinggi yang diperkirakan bertahan hingga 2026, biaya pendanaan yang mahal membuat pengembang lokal tercekik. Kebutuhan besar di hilir, yakni backlog yang tinggi, tetap menjadi magnet kuat. Namun, membuka pintu selebar-lebarnya untuk modal asing adalah pedang bermata dua. Jika tidak diimbangi dengan penguatan standar kualitas dan pengawasan ketat, pasar bisa saja terdistorsi oleh produk-produk spekulatif yang hanya menguntungkan pemegang modal besar, sementara kebutuhan perumahan kelas menengah dan bawah tetap menggantung.

Apakah pengusaha lokal siap bersaing? Ini pertanyaan kunci. Banyak pengembang kecil yang hanya bertahan di segmen tertentu. Masuknya investor asing dengan portofolio global bisa memutus rantai pasok mereka jika tidak ada aliansi. REI harus mampu memastikan bahwa “persaingan sehat” yang mereka sebut bukan sekadar retorika korporat. Di balik ini, pemerintah memegang kendali. Perlindungan yang adil berarti tidak ada subsidi terselubung untuk satu kelompok dan tidak ada birokrasi yang memberleng kaki pemain lain. Jika regulasi berpihak pada efisiensi dan inklusivitas, maka masuknya asing bisa jadi katalis untuk menaikkan standar industri secara keseluruhan.