Kemenpu Siapkan Rp3,29 Triliun untuk 3 Proyek Tol Jawa, Fokus Jalur Serang-Panimbang

Menteri Pekerjaan Umum mengalokasikan Rp3,29 triliun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 untuk mempercepat penyelesaian tiga proyek jalan tol strategis di Jawa. Dana ini khusus ditopang pemerintah untuk mendukung konstruksi di jalur Serang-Panimbang, Semarang-Sayung, serta Akses Patimban, yang selama ini bergantung pada stimulus negara guna mengejar target infrastruktur.

Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) KemenPU, Ni Komang Rasminiati, merinci bahwa alokasi tersebut murni untuk pembangunan. "Untuk pembangunan jalan tol, terutama untuk yang merupakan dukungan konstruksi dari pemerintah, ini di dalam RKA 2027 sudah dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun," kata Komang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa lalu. Penjelasan ini menjadi kunci bagi para pengawas anggaran parlemen dalam melihat prioritas pembangunan infrastruktur darat tahun depan.

Tiga ruas yang menjadi prioritas dukungan konstruksi ini menyebar di tiga provinsi. Di Banten, jalur Serang-Panimbang menjadi fokus utama. Di Jawa Tengah, pengerjaan dikonsentrasikan pada Seksi Semarang-Sayung dari proyek Tol Semarang-Demak. Sementara di Jawa Barat, Tol Akses Patimban masuk dalam daftar penerimaan dana negara. Komposisi ini menandakan prioritas pemerintah pada konektivitas logistik dan distribusi barang di pesisir utara dan selatan Jawa.

Di luar pembangunan fisik, BPJT juga membahas kewajiban pembayaran berkala berbasis layanan (PBBL) untuk Tol Betung-Tempino-Jambi di Sumatra. Komang mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk 2027 mencapai Rp1,5 triliun. Namun, realokasi yang saat ini tercatat baru sebesar Rp1,345 triliun. "Ini dialokasikan sebesar kebutuhan tahun 2027 itu sebetulnya Rp1,5 triliun, namun saat ini baru teralokasi Rp1,345 triliun," ujarnya. Selisih ini merupakan celah fiskal yang harus segera dijembatani.

Gap atau selisih sekitar Rp155 miliar tersebut masih menggantung. BPJT berharap kekurangan itu bisa dipenuhi dari sisa anggaran yang tersedia di dalam struktur fiskal saat ini. "Mungkin harapan kami, di dalam waktu berjalan nanti akan ada anggaran-anggaran sisa yang dapat dialokasikan untuk memenuhi kewajiban anggaran ini," pungkas dia. Keberhasilan menutup gap ini akan menentukan kelangsungan operasi Tol Betung-Tempino-Jambi di periode mendatang.

Analisis Redaksi

Alokasi Rp3,29 triliun ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal keberpihakan negara pada sektor konstruksi yang lambat. Dengan membidik tiga ruas tol yang sama-sama bergantung pada dukungan pemerintah, Kemenpu menunjukkan prioritas pada penyelesaian proyek-proyek "menengah" yang tidak lagi mengandalkan skema Build-Operate-Transfer (BOT) murni. Fokus pada Semarang-Sayung dan Serang-Panimbang mengindikasikan upaya pemerintah mempercepat konektivitas pesisir utara Jawa yang krusial untuk rantai pasok nasional.

Keberatan fiskal terlihat pada item Tol Betung-Tempino-Jambi. Kewajiban PBBL yang belum teralokasi penuh (gap Rp155 miliar) adalah risiko nyata. Jika sisa anggaran negara tidak tersedia, operator tol di Sumatra tersebut bisa menghadapi masalah likuiditas atau penundaan layanan. Bagi investor, konsistensi pemenuhan kewajiban negara adalah tolok ukur kredibilitas. Jika Kemenpu gagal menutup gap ini, sentimen pasar terhadap sektor tol akan terganggu, mengingat kepastian regulasi dan pembayaran adalah fundamental utama bagi investor infrastruktur.