KAI Konversi 75 Gerbong untuk Ekonomi Kerakyatan, PSO Ditingkatkan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) bakal mengubah lebih dari 75 gerbong menjadi layanan baru kelas Ekonomi Kerakyatan. Langkah ini dimaksudkan untuk menaikkan kapasitas angkutan dan menurunkan tarif bagi penumpang menengah. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan, inisiatif ini merupakan arahan langsung dari Presiden untuk mengganti kereta PSO yang ada. Konfigurasinya berubah dari 106 menjadi 93 tempat duduk per gerbong, dengan orientasi searah perjalanan.

Bobby menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Sabtu (26/9/26). Sejak diluncurkan awal tahun, KAI sudah mengoperasikan dua kereta khusus ini. Performa angkutnya luar biasa, dengan okupansi mencapai 155%. Rata-rata harian penumpangnya 1.729 orang, dengan total 142.566 penumpang yang terlayani.

Kelas baru ini diposisikan di bawah layanan komersial dan di atas klasifikasi lama. Jika KA komersial berkapasitas 72, kereta ekonomi kerakyatan ini dinaikkan menjadi 93. Tujuannya jelas, menyediakan ruang yang lebih optimal untuk penumpang. Salah satu rute uji coba yang sudah berjalan adalah jalur Pasar Senen menuju Lempuyangan.

Untuk rute tersebut, KAI mematok harga Rp125.000. Penjualan tiketnya terpantau penuh, mengindikasikan permintaan pasar yang tinggi untuk layanan terjangkau. Bobby menegaskan, keberadaan ini bukan berarti mematikan layanan PSO, melainkan melengkapinya dengan skema yang lebih efisien secara kapasitas.

KAI saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Tujuannya agar rute ekonomi kerakyatan ini bisa masuk skema subsidi Public Service Obligation (PSO) pemerintah. Dengan masuk skema ini, tarif komersial saat ini bisa turun drastis. Perkiraan Bobby, tarifnya akan sama dengan PSO saat ini, yakni sekitar Rp80.000 atau bahkan lebih rendah.

Analisis Redaksi

Langkah KAI memotong jarak antara penumpang kelas ekonomi dan PSO menunjukkan strategi jitu. Mereka memanfaatkan permintaan yang melampaui kapasitas (okupansi 155%) untuk membenarkan penggantian armada tua. Perubahan orientasi kursi searah menjadi nilai tambah kenyamanan yang tidak dimiliki layanan PSO saat ini, yang sering dikeluhkan penumpang karena kursi bersilangan.

Hal yang perlu diwaspadai adalah kesinambungan subsidi. Jika KAI sudah berhasil meningkatkan pendapatan lewat tarif komersial Rp125.000, tekanan publik bisa mendorong pemerintah mempercepat penyertaan skema PSO. Ini menciptakan model hibrida: KAI menjaga arus kas dengan tarif pasar, sambil tetap menjalankan kewajiban sosial dengan biaya yang disubsidi negara. Penurunan tarif ke kisaran Rp80.000 akan berdampak positif bagi daya beli kelas menengah.

Kemungkinan langkah selanjutnya adalah percepatan fisik konversi 75 gerbong tersebut. Jika KAI ingin mengklaim tarif Rp80.000, kesiapan infrastruktur peron dan sistem boarding harus disesuaikan. Koordinasi dengan Kemenhub jadi kunci utama agar janji tarif murah ini tidak hanya menjadi slogan, tapi jadi kenyataan bagi masyarakat awam yang bergantung pada transportasi massal.