Meutya Tuntaskan Desakan: Meta Wajib Blokir Total Akun Anak di Bawah 16 Tahun

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menagih janji Meta untuk mempercepat penonaktifan akun pengguna di bawah 16 tahun, merespons masih banyaknya anak yang aktif di platform media sosial terpopuler di Indonesia. Tekanan regulasi ini datang langsung dari Jakarta, dengan ancaman tegas bahwa platform wajib mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau berisiko menghadapi sanksi hingga pemutusan akses layanan di dalam negeri.

Desakan ini diartikulasikan Meutya setelah pertemuan intensif dengan VP & Head of Global Public Policy Meta, Kevin J. Martin, dan VP & Global Head of Safety, Antigone Davis, di New York pada Rabu (23/9). Dalam dialog tersebut, Meutya menegaskan bahwa skala dan pengaruh Meta yang masif di Indonesia membawa tanggung jawab proporsional yang jauh lebih besar dibandingkan pemain global lain. Pemerintah tidak lagi menerima sekadar laporan kepatuhan formal; yang dituntut adalah implementasi konkret dari PP Tunas untuk menjamin pelindungan anak di ruang digital secara nyata.

Meta telah memulai langkah awal dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna di bawah 16 tahun sejak 13 Juli 2026, dengan target penyelesaian proses tersebut pada 31 Desember 2026. Namun, data internal yang dibuka menunjukkan keraguan atas kecepatan eksekusi ini. Laporan Meta mencatat hanya 184 ribu akun Facebook dan Instagram di bawah 13 tahun yang dinonaktifkan dalam periode 28 Maret hingga 27 Mei 2026. Angka ini kontras tajam dengan estimasi total sekitar 33 juta akun anak yang masih berkeliaran di seluruh ekosistem Meta, sebuah jurang yang dianggap terlalu lebar oleh kementerian terkait.

Kekhawatiran regulator tidak hanya tertuju pada akses akun, tetapi juga pada moderasi konten. Meutya meminta Meta menjadi lebih proaktif dalam meninjau dan menandai konten bermasalah seperti judi online, pornografi, ujaran kebencian, dan hoaks. Platform didorong untuk tidak hanya menunggu instruksi pemutusan akses dari pemerintah, melainkan mengambil inisiatif penegakan hukum internal yang konsisten. Pendekatan reaktif dianggap sudah tidak memadai di tengah maraknya eksploitasi dan gangguan psikologis pada anak di media sosial.

Urusan sanksi menjadi titik tekan akhir dari pernyataan Meutya. Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (25/9), ia menekankan bahwa seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada regulasi nasional. Jika Meta atau entitas serupa gagal memenuhi kewajiban pelindungan ini, mereka dapat dikenai denda administratif yang signifikan atau bahkan mengalami pemutusan akses total bagi pengguna di Indonesia. Ini adalah sinyal bahwa ruang main bagi platform asing untuk mengabaikan hukum lokal semakin sempit, dengan konsekuensi ekonomi dan operasional yang serius.

Analisis Redaksi

Meskipun 184 ribu akun yang terblokir terlihat kecil terhadap total 33 juta, kecepatan eksekusi Meta sebenarnya menghadapi tantangan teknis yang nyata, khususnya verifikasi usia yang akurat tanpa melanggar privasi data. Namun, dari kacamata kebijakan publik, celah antara data laporan dan perkiraan aktual menunjukkan Meta mungkin masih memilih untuk memperlambat proses demi menjaga retensi pengguna. Penundaan hingga Desember 2026 memberi celah hukum yang bisa dieksploitasi, di mana anak-anak tetap rentan terhadap predator siber dan konten berbahaya selama paruh pertama tahun depan.

Strategi Indonesia kini beralih dari lobi lunak ke ancaman 'digital sovereignty' yang keras. Dengan mengaitkan kepatuhan PP Tunas secara langsung dengan izin operasional (pemutusan akses), pemerintah memegang kartu as dalam negosiasi global. Langkah ini logis mengingat kekuatan tawar-menawar Indonesia terhadap Meta sangat terbatas di level global, tetapi besar di level lokal jika ancaman non-akses benar-benar dieksekusi. Publik perlu mengawasi apakah Meta akan mempercepat target Desember atau justru menambah birokrasi internal sambil menunggu reaksi regulator berikutnya.