Senin, 2 November 2026 โ˜ผJakarta 29ยฐC
berita hari ini.

Mendag Intensif Komunikasi dengan Ritel Atasi Kelangkaan Beras Premium

Ekonomi & PasarDian KusumaDian KusumaSumber: CNN Ekonomi
Dian Kusuma
Dian Kusuma
Pakar Keuangan

Edukator keuangan milenial dengan pendekatan yang mudah dipahami.

Mendag Intensif Komunikasi dengan Ritel Atasi Kelangkaan Beras Premium
BAGIKAN:

Terbatasnya pilihan merek beras premium di rak-retail modern belakangan ini memicu langkah cepat dari pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso justru memperketat komunikasi dengan para pelaku usaha ritel untuk memastikan pasokan terserap optimal, seraya menekankan bahwa akses pasar terbuka lebar bagi seluruh produsen dan pedagang.

Laporan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan stok nasional yang disebut melimpah dengan kondisi fisik di gerai-gerai besar. Budi menegaskan, Kemendag tidak akan membiarkan sumbatan distribusi terjadi. "Sebenarnya kan kita kasih kesempatan ke semua produsen, pedagang, untuk bisa masuk ke ritel modern. Ritel mondern juga terbuka. Nanti kita komunikasi terus dengan teman-teman ritel modern," ujar Budi di Alam Sutera, Tangerang, Banten, Jumat (25/9). Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa intervensi negara tidak lagi sekadar regulasi, melainkan terjun langsung ke ekosistem distribusi.

Salah satu instrumen kunci dalam penanganan ini adalah Perum Bulog. Otoritas pangan negara tersebut telah menyiapkan kurang lebih satu juta ton beras premium yang kini dalam proses masuk ke berbagai gerai ritel modern. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, menjelaskan bahwa mekanisme ini berjalan murni berdasarkan prinsip business-to-business (B2B). "Itu kan B2B antara pemilik beras dengan offtaker-nya, dalam hal ini ritel modern. Ritel modern yang penting itu selama harganya sesuai HET, disertai dengan kualitas yang baik, pasti akan diambil. Itu prinsipnya," jelas Iqbal.

Di sisi lain, narasi tentang kelangkaan massal mulai dibantah secara tegas. Iqbal Shofan menyebut situasi yang terjadi lebih kepada terbatasnya variasi pilihan, bukan hilangnya stok secara keseluruhan. "Beras yang sesuai dengan preferensi tertentu, ada orang yang suka beras merah, mungkin enggak ada (stoknya), tapi beras secara umum sih saya pikir di ritel modern ada, apalagi di pasar rakyat. Saya ke ritel modern ada tuh beras," katanya. Ia memastikan masyarakat tidak perlu panik karena pasokan akan segera kembali normal seiring masuknya stok dari Bulog.

Isu ini tidak berdiri sendiri. Menteri Pertanian yang juga Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya telah mengaitkan percekcokan ini dengan praktik curang dalam tata niaga beras. Amran menilai kekosongan beras premium di ritel perlu ditelusuri agar tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memainkan pasokan dan harga, terutama ketika stok nasional tersedia dalam jumlah besar. "Tidak ada beras premium? Kalau begitu, jangan sampai ada yang memanfaatkan kondisi ini untuk bermain atau berlaku nakal. Padahal, berasnya sama," tegas Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (21/9). Ia bahkan menyinggung dugaan pelanggaran pada produk beras fortifikasi yang disebut-sebut melibatkan pihak tertentu.

Analisis Redaksi

Titik konflik utama bukan pada hilangnya beras, melainkan pada distorsi persepsi akibat manipulasi pasokan di kanal ritel modern. Ketika stok nasional dilaporkan melimpah, namun rak ritel tampak kosong untuk varian premium, ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi atau spekulasi pasar. Masuknya satu juta ton beras premium dari Bulog ke jalur ritel adalah langkah strategis untuk memecah kebuntuan, namun efektivitasnya bergantung pada seberapa cepat mekanisme B2B tersebut berjalan tanpa hambatan birokrasi atau penolakan dari pihak ritel.

Pernyataan keras dari Andi Amran Sulaiman tentang "mafia" dan kerugian negara senilai Rp89 triliun menaikkan tensi isu ini dari sekadar masalah ketersediaan menjadi potensi pidana. Jika benar ada pihak yang sengaja merekayasa kelangkaan untuk menekan harga atau mendominasi pasar, dampaknya akan lebih luas dari sekadar inflasi pangan. Pemerintah kini berada di persimpangan: harus membuktikan integritas data stok nasional sambil menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melanggar, baik melalui moratorium, pencabutan izin, maupun proses hukum, untuk memulihkan kepercayaan publik.

BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

Meow! Tanya Nesi!
๐Ÿ˜ธ