Komisi III DPR Desak Polri Usut Fasilitas Mewah Napi di Lapas Cibinong

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan pelanggaran pidana dalam penyediaan fasilitas mewah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desakan ini muncul menyusul temuan inspeksi mendadak Ombudsman RI yang mengungkap adanya kluster hunian khusus lengkap dengan area parkir kendaraan mewah serta indikasi praktik pungutan liar di lokasi tersebut.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdullah, menyatakan bahwa kasus ini tidak bisa dibiarkan hanya berhenti pada ranah administratif. Ia menekankan pentingnya proses hukum jika penyelidikan menemukan unsur tindak pidana, termasuk potensi kerugian negara dan tindakan penghalangan terhadap pemeriksaan oleh pihak lapas. "Polri harus mengusut tuntas kasus ini dengan melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan Ombudsman," ujar Abdullah dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (25/9).

Sanksi administrasi tetap menjadi opsi apabila terbukti ada keterlibatan pegawai lapas dalam pelanggaran disiplin. Namun, Abdullah menegaskan aspek pidana wajib diproses bila ditemukan penyimpangan anggaran atau aset. Ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit mendalam terhadap pengelolaan keuangan di Lapas Cibinong guna memastikan transparansi dan akuntabilitas tata kelola lembaga pemasyarakatan. "Audit BPK adalah salah satu pintu masuknya... Ini penting untuk memastikan komitmen lapas dalam mewujudkan zona integritas," tambah politikus yang akrab disapa Abduh itu.

Drama ini bermula saat tim Ombudsman RI melakukan sidak dan mendapati hambatan dari pihak internal Lapas Cibinong. Temuan lapangan menunjukkan adanya beberapa tipe kamar di dalam kluster mewah yang kontras dengan kondisi standar penghuni lain. Ketidaksesuaian antara laporan resmi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan fakta di lapangan memicu panggilan rapat kerja oleh Komisi XIII DPR RI kepada Ombudsman, Dirjen PAS Kemenimipas, Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Jawa Barat, hingga Kepala Lapas Cibinong pada Senin (28/9) mendatang.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto merespons cepat dengan mengunjungi langsung lokasi kejadian. Mantan Wakil Kepala Polri tersebut berjanji akan mendalami apakah bangunan yang diklaim sebagai rumah dinas pegawai benar-benar difungsikan sesuai peruntukannya atau justru dimanfaatkan warga binaan. "Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain," kata Agus kepada wartawan di sela-sela kunjungannya, seraya menyebut momen ini sebagai kesempatan emas untuk menertibkan lapas-lapas lain di seluruh Indonesia.

Analisis Redaksi

Fenomena 'hotelisasi' penjara bukan sekadar isu moralitas birokrasi, melainkan indikator kegagalan sistem pengawasan internal yang kronis. Ketika Ombudsman saja mengalami kendala akses informasi selama sidak, hal ini menyiratkan adanya jaringan perlindungan kuat di tingkat lokal yang mampu menutup-nutupi pelanggaran struktural. Permintaan audit BPK dan desakan penegakan hukum oleh legislatif merupakan sinyal bahwa kepercayaan publik terhadap mekanisme self-cleaning di tubuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah berada di titik nadir.

Langkah Polri untuk mengambil alih penyelidikan pidana kini menjadi ujian krusial bagi independensi aparat penegak hukum. Jika kasus ini berakhir tanpa penetapan tersangka signifikan, maka preseden buruk penyalahgunaan wewenang pejabat tinggi akan semakin mengakar. Sebaliknya, keberanian mengusut tuntas hingga ke akar masalah dapat menjadi momentum reformasi total manajemen lapas, mengubah citra institusi dari tempat pembuangan hukuman menjadi lembaga pembinaan yang bersih dan profesional.