Yusril Akui Kekosongan Hukum Jika MK Diskualifikasi Gibran

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui belum ada aturan rinci mengenai konsekuensi hukum apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini muncul di tengah uji materi syarat pencalonan Gibran yang kini bergulir di lembaga peradilan tertinggi tersebut.

"Saya belum bisa juga membayangkan andaikata misalnya itu dikabulkan, ternyata tidak memenuhi syarat. Lantas apa yang akan terjadi? Itu belum terlalu detail diatur di dalam aturan-aturan yang ada, hukum acaranya juga belum ada," ujar Yusril dalam video yang diunggah di akun YouTube miliknya pada Kamis (24/9). Ia menegaskan posisinya sebagai bagian dari pemerintah membuatnya enggan berkomentar banyak terkait substansi perkara, namun fakta kekosongan regulasi tetap harus diakui.

Kepala Pusat Studi Konstitusi UI itu menyoroti celah prosedural antara putusan pengadilan dan mekanisme pemakzulan. Menurut Yusril, jika gugatan dikabulkan, timbul pertanyaan mendasar: apakah status Gibran otomatis berakhir atau masih memerlukan proses impeachment melalui MPR. "Apakah otomatis berhenti ataukah harus balik lagi kepada proses ini, impeachment? Itu kan bisa menimbulkan ruang debat akademik mengenai persoalan itu," katanya. Perbedaan tafsir ini berpotensi memicu perdebatan sengit antara kelompok yang memandang putusan hakim final versus mereka yang menuntut prosedur politik formal.

Sengketa ini bermula dari permohonan sejumlah pihak yang meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan sesuai Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Para pemohon terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta individu seperti M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Mereka berargumen bahwa penetapan Gibran mengandung cacat hukum sejak awal sehingga Keputusan KPU tentang penetapannya batal demi hukum.

Dalam petitumnya, para pemohon bahkan meminta pembatalan pelantikan Gibran oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan memerintahkan MPR menggelar sidang pemilihan wapres baru dari dua calon usulan presiden dalam waktu 60 hari pasca putusan. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon bersikeras bahwa syarat pencalonan telah terpenuhi. Lebih lanjut, KPU menilai gugatan tersebut terlambat diajukan selama 905 hari dan para pemohon tidak memiliki legal standing untuk menggugat masalah administratif tersebut.

Analisis Redaksi

Kekosongan norma yang diakui Yusril bukan sekadar kelemahan teknis legislasi, melainkan bom waktu konstitusional. Dalam sistem presidensial Indonesia, batas antara yudisial review dan mekanisme politik impeachment seringkali kabur ketika menyangkut kualifikasi kandidat yang sudah menjabat. Jika MK memutuskan diskualifikasi tanpa panduan eksekusi yang jelas, negara menghadapi risiko krisis legitimasi ganda: ketidakpastian hukum bagi publik dan potensi konflik kewenangan antar-lembaga tinggi negara.

Pemerintah perlu segera mengantisipasi skenario terburuk dengan menyusun pedoman pelaksanaan putusan yang mungkin bertentangan dengan prosedur standar. Tanpa kejelasan arah, setiap keputusan MK terkait sengketa kepemilikan jabatan publik dapat dianggap sebagai preseden berbahaya yang meruntuhkan stabilitas ketatanegaraan. Publik berhak mendapatkan kepastian hukum, bukan spekulasi akademis di tengah riuh rendah politik praktis.