Polisi Belum Terima Info Pawai LGBT di Pantai Losari, Panitia Tak Ajukan Izin

Sebuah flyer yang mengklaim adanya pawai komunitas LGBT di Anjungan Pantai Losari, Makassar, viral di media sosial pada Kamis (24/9). Poster tersebut mengajak warga bergabung dalam acara yang dijadwalkan berlangsung Jumat (25/9) sekitar pukul 15.00 WITA. Namun hingga kini, otoritas setempat menegaskan tidak ada izin resmi maupun informasi valid mengenai kegiatan tersebut.

Kepala UPT Pengelolaan Pantai Losari, Dinas Pariwisata Kota Makassar, Muliani Rosa Arifin, menyatakan pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari pihak manapun terkait rencana hajatan itu. "Kalau sampai saat ini kami tidak pernah mendapatkan pemberitahuan atau surat yang masuk ke kami," ujar Rosa kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/9).

Menyikapi ramainya perbincangan daring, Rosa bergerak cepat melakukan koordinasi lintas instansi. Ia melaporkan temuan flyer tersebut kepada Kapolsek Ujung Pandang dan melibatkan Satuan Tugas Keamanan untuk mengantisipasi potensi keributan. Langkah preventif diambil meski status acara masih simpang siur. "Jadi saya langsung laporkan ke Kapolsek Ujung Pandang untuk segera ditindaklanjuti dengan Satgas Keamanan yang ada, untuk mengantisipasi, siapa tahu memang betul (ada acara itu), kita harus antisipasi memang," tegas Muliani.

Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana memberikan respons dingin terhadap isu tersebut. Perwira menengah Polri ini mengaku sama sekali tidak memiliki data tentang keberadaan acara pawai LGBT di lokasi wisata ikonik tersebut. "Belum ada infonya," kata Arya singkat kepada CNNIndonesia.com.

Ketiadaan jejak administratif berupa surat izin menjadi indikator kuat bahwa kegiatan tersebut kemungkinan besar tidak terorganisir secara legal atau merupakan hoaks belaka. Koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Kepolisian menunjukkan kesiapsiagaan aparatur negara dalam menjaga ketertiban umum di ruang publik vital seperti Pantai Losari.

Analisis Redaksi

Viralnya flyer tanpa dasar hukum yang jelas sering kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memancing reaksi emosional publik atau sekadar mencari sensasi digital. Dalam konteks Makassar, kota dengan nilai-nilai religius yang kental, narasi semacam ini rentan memicu gesekan horizontal jika tidak segera diluruskan oleh otoritas berwenang. Ketegasan posisi polisi dan dinas pariwisata yang menyatakan 'belum ada info' serta 'tidak ada surat' berfungsi sebagai penenang sekaligus peringatan bagi penyebar hoax.

Masyarakat diharapkan lebih kritis menyaring informasi sebelum membagikannya kembali. Keterlibatan aktif aparat keamanan dalam mengantisipasi, meskipun acaranya sendiri belum tentu ada, mencerminkan standar prosedur operasional yang ketat di wilayah rawan konflik sosial. Fokus utama sekarang adalah memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan celah informasi untuk membuat kegaduhan baru menjelang akhir pekan.