Mendagri Tito: Inflasi Agregat Pusat-Daerah, Tiga Minggu Naik Harga Tim Turun

Pengendalian inflasi nasional kini dituntut peran aktif pemerintah daerah (pemda) secara lebih agresif. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa stabilitas harga bukan semata tanggung jawab pusat, melainkan hasil agregat dari kerja keras bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan ini disampaikan saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9).

Tito menjelaskan dinamika harga komoditas pangan yang berubah cepat memerlukan pemantauan berkala agar intervensi tepat sasaran. Kemendagri bersama kementerian atau lembaga terkait terus memonitor laju inflasi di tingkat lokal melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah mingguan. Fokus utama pembahasan mencakup komponen volatile food, administered prices, hingga core inflation yang sering menjadi pemicu gejolak harga.

Ketidakpuasan publik terhadap mahalnya bahan pokok dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas sosial. "Saya berusaha terutama menjaga betul volatile items, makanan minuman, karena menyangkut masalah perut rakyat," ujar Tito dengan nada tegas. Ia mengingatkan bahwa ketika harga melambung tinggi, potensi munculnya grievances atau ketidakpuasan masyarakat akan meningkat signifikan, sehingga respons kebijakan harus bersifat preventif dan solutif.

Mekanisme pengawasan diperketat dengan aturan tiga minggu berturut-turut. Jika suatu daerah tercatat mengalami kenaikan harga selama tiga minggu beruntun, Kemendagri akan segera mengirimkan tim khusus untuk mengecek langsung kondisi lapangan. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi akar penyebab lonjakan harga sekaligus mencari solusi konkret sebelum dampak negatif menyebar lebih luas ke sektor ekonomi lainnya.

Selain isu inflasi, digitalisasi layanan publik juga menjadi sorotan dalam forum yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Nasional P2DD 2026 tersebut. Tito menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan dari Ditjen Dukcapil untuk memperbaiki akurasi penyaluran bantuan sosial. Data menunjukkan ketidaktepatan sasaran masih menjadi masalah kronis; di Banyuwangi misalnya, uji coba menemukan hampir 70 persen penerima tidak layak justru mendapatkan bantuan, sementara 50 persen warga yang seharusnya berhak malah terlewatkan.

Analisis Redaksi

Deklarasi Tito Karnavian mengenai pendekatan 'tiga minggu' mencerminkan pergeseran strategi pengendalian inflasi dari reaktif menjadi proaktif berbasis data real-time. Dengan melibatkan tim inspeksi langsung ke daerah, negara mencoba memangkas birokrasi pelaporan yang biasanya lambat. Ini adalah sinyal kuat bagi kepala daerah bahwa kinerja fiskal mereka kini dievaluasi ketat berdasarkan stabilitas harga pasar tradisional, bukan sekadar serapan anggaran belanja modal.

Namun, tantangan terbesar terletak pada sinkronisasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan fiskal pemerintah daerah. Kehadiran pejabat tinggi seperti Menko Airlangga Hartarto dan Gubernur BI Destry Damayanti dalam acara yang sama menunjukkan adanya koordinasi lintas sektoral yang intensif. Publik perlu mewaspadai jika tekanan inflasi global tetap tinggi meski intervensi lokal dilakukan, karena faktor eksternal seperti rantai pasok energi sulit dikendalikan sepenuhnya oleh pemda.