KPK Geledah Kantor BPN Jatim 11 Jam, Amankan Dokumen hingga Amplop Uang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah koper dan kardus berisi barang bukti dari Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Jawa Timur di Surabaya setelah mengobrak-abrik gedung tersebut selama 11 jam penuh.

Aksi penggeledahan ini berlangsung dalam tekanan tinggi sejak pukul 10.00 WIB pagi dan baru tuntas pada pukul 20.57 WIB. Tim penyidik keluar gedung dengan diawaki ketat oleh dua personel Brimob bersenjata lengkap. Mereka meninggalkan lokasi menggunakan lima mobil Toyota Innova berwarna hitam, sebuah langkah yang menunjukkan tingginya sensitivitas dokumen yang diamankan.

Puluhan pegawai Kanwil ATR/BPN Jatim dilaporkan mengalami kebingungan dan keterjebolan di dalam gedung selama proses itu berlangsung. Akses keluar-masuk area kantor distroli ketat sejak rombongan awal penyidik tiba beriringan tiga hingga empat mobil pada pukul 10.00 WIB. Seorang petugas keamanan membenarkan, tidak ada satupun orang yang diizinkan keluar dari area tersebut hingga sore.

“Sekitar jam 10.00 WIB tadi, pakai tiga sampai empat mobil,” kata seorang security di Kanwil ATR/BPN, menggambarkan betapa ketat pengawalan sejak detik pertama. Awak media yang mencoba meliput juga dihadang di garis pagar, tidak diizinkan mendekati gedung, bahkan hanya untuk berdiri di halaman kantor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan maraton ini sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN wilayah Jawa Timur. Penggeledahan di Surabaya ini merupakan kelanjutan dari operasi sehari sebelumnya di Mojokerto, di mana KPK telah mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, serta sejumlah amplop berisi uang yang diduga berasal dari pemohon layanan pertanahan.

Analisis Redaksi

Operasi maraton selama 11 jam di Kanwil BPN Jatim mengindikasikan bahwa temuan di lapangan cukup signifikan dan rumit untuk dituntaskan dalam hitungan jam. Keberagaman jenis barang bukti, dari dokumen fisik hingga barang elektronik, serta adanya penemuan amplop berisi uang di kantor cabang Mojokerto sehari sebelumnya, mengarah pada dugaan adanya praktik pungutan liar yang sistematis dan terstruktur di lini pelayanan pertanahan.

Kedua kasus ini memperlihatkan pola yang jelas: modus operandi yang melibatkan oknum di internal lembaga negara yang seharusnya menjadi pelindung hak masyarakat atas legalitas tanah. Proses hukum yang transparan di sini bukan sekadar retorika, melainkan alat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kependudukan dan pertanahan.

Masalahnya sekarang ada pada pengawasan internal yang selama ini kelihatannya kurang berfungsi dengan baik. Jika praktik seperti ini benar terjadi di berbagai wilayah sekaligus, ada potensi kerugian negara dan masyarakat yang tidak kecil. Langkah logis berikutnya adalah audit mendalam terhadap sistem pelayanan digital dan manual di seluruh unit kerja, bukan hanya di Jawa Timur.