Gubernur BI Akui Kebutuhan Uang Tunai Melambat, BI Tetap Jaga Stok untuk Wilayah Terluar

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengonfirmasi bahwa laju pertumbuhan penggunaan uang tunai di masyarakat mulai melambat. Pergeseran ini didorong oleh maraknya adopsi layanan pembayaran digital, khususnya QRIS. Data terbaru menunjukkan bahwa preferensi transaksi ritel telah bergeser secara signifikan dari kartal ke skema nontunai.

Destry memaparkan fenomena ini saat berbicara di konferensi pers acara FEKDI x IFSE 2026 di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (24/9). Ia menegaskan, meskipun masih ada pertumbuhan, kecenderungannya kini menurun. "Kalau kita lihat memang masih tumbuh tapi mulai terus melambat," ujar Destry. Penurunan kebutuhan tunai ini terjadi karena sistem digital telah menjadi kanal utama transaksi harian masyarakat.

Sebagai indikator kuantitatif pergeseran tersebut, Bank Indonesia mencatat jumlah pengguna QRIS telah menembus angka 67 juta orang. Angka ini setara dengan sekitar seperempat dari total penduduk Indonesia. "Kalau kita lihat sekarang penggunanya sudah 67 juta. Artinya sudah satu per empat dari penduduk Indonesia menggunakan QRIS," jelas Destry. Perubahan perilaku ini terlihat nyata di pasar tradisional, di mana pedagang lebih memilih menerima pembayaran lewat kode QR dibandingkan uang fisik.

Meski tren digital menguat, Bank Indonesia tidak merelaksasi peran uang kartal sepenuhnya. Destry menegaskan bahwa ketersediaan uang kertas dan logam tetap dijamin. Kebutuhan tunai masih tinggi di wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah terdepan dan terluar. "Karena Indonesia ini kan sangat luas. Dan wilayahnya kan sangat pulau-pulau. Kita ada daerah-daerah yang terdepan, terluar gitu kan. Tentunya ini kan mereka juga masih butuh uang-uang cash," jelasnya.

Infrastruktur sinyal yang belum merata di sebagian wilayah Indonesia juga menjadi faktor penguat kebutuhan tunai. "Mungkin juga ada, mungkin sinyal masih belum semuanya kan juga. Masih ada beberapa yang di blank spot. Nah itu menjadi PR tentunya dari pemerintah juga dari kami," lanjut Destry. Kondisi geografis kepulauan dan area *blank spot* menjadikan uang fisik sebagai instrumen transaksi yang masih vital bagi sebagian masyarakat yang belum memiliki akses digital memadai.

Analisis Redaksi

Arti dari Data: Angka 67 juta pengguna QRIS bukan sekadar statistik adopsi teknologi, melainkan penanda konsolidasi infrastruktur pembayaran nasional. Fakta bahwa seperempat populasi telah terhubung ke sistem ini menunjukkan bahwa fase eksperimental pembayaran digital telah lewat. Kini, kita berada di masa di mana uang tunai mulai terdesak menjadi 'penunjang' alih-alih 'utama' dalam ekosistem ritel. Bagi pelaku usaha kecil, peralihan ini menawarkan efisiensi biaya transaksi yang sebelumnya hanya dinikmati sektor formal.

Apresiasi Kebijakan: Pernyataan BI mengenai ketersediaan kartal di daerah terluar adalah langkah strategis yang menjaga keberlangsungan sistem moneter. Tanpa akses sinyal, teknologi digital tidak akan berarti. Penekanan pada 'tanggung jawab pemerintah dan BI' terhadap area *blank spot* mengindikasikan bahwa transisi ke ekonomi nontunai bersifat inklusif, bukan eksklusif. Ini penting untuk mencegah kesenjangan digital yang bisa melumpuhkan ekonomi mikro di daerah 3T.

Prospek Selanjutnya: Dalam jangka pendek, kita akan melihat percepatan investasi infrastruktur telekomunikasi untuk menutup *blank spot* digital. Di sisi lain, BI kemungkinan akan mengoptimalkan jaringan peredaran uang tunai hanya di koridor-koridor utama yang membutuhkan kepastian likuiditas fisik. Pengawasan terhadap stabilitas nilai tukar dan inflasi dalam konteks hiperlikuiditas digital juga akan menjadi fokus utama kebijakan moneter mendatang, seiring melemahnya peran uang fisik.