Pemerintah Jateng Targetkan Kemiskinan Turun ke 8,70 Persen Melalui Perbaikan 990 Ribu Rumah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,70 persen pada akhir 2026, sebuah ambisi yang ditopang oleh perbaikan 990.000 unit rumah tidak layak huni. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyatakan target tersebut realistis untuk tercapai di penghujung tahun, meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2026 menunjukkan angka kemiskinan masih berada di 9,21 persen. Bagi Budi Santoso, target ini bukan sekadar angka, melainkan komitmen politik yang harus dipertanggungjawabkan melalui distribusi aset fisik yang merata.

Taj Yasin mengungkap strategi utamanya: menekan ketimpangan antara kebutuhan hunian dan ketersediaan rumah layak, atau yang dikenal sebagai backlog perumahan. Data menunjukkan backlog tersebut tercatat sekitar 990.000 unit di semester II 2026. Angka ini menunjukkan progres signifikan dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 1.332.968 unit. Pada tahun 2025, kolaborasi antara Pemprov Jateng, pemerintah daerah, dan Baznas berhasil merenovasi ratusan ribu unit rumah, menjadi fondasi bagi target 2026 ini.

Langkah konkret ini diperkuat oleh sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Taj Yasin, yang hadir mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, mengapresiasi peran Baznas dalam memitigasi risiko kemiskinan struktural. Pada acara Pembekalan dan Pentasharufan RTLH Tahap III di Kantor Gubernur, Rabu (23/9), ia menegaskan bahwa distribusi zakat untuk perbaikan rumah bukan hanya amal, melainkan instrumen kebijakan publik. "Terima kasih kepada Baznas yang hari ini menyalurkan zakat kepada para penerima berupa perbaikan rumah tidak layak huni. Ini membantu kami di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," ujar Taj Yasin. Dukungan ini diharapkan mempercepat penyelesaian renovasi agar masyarakat segera menempati hunian yang aman.

Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Darodji, merinci besaran bantuan yang dialokasikan. Pada Tahap III 2026, Baznas menyalurkan bantuan untuk 112 unit dengan total anggaran Rp2,011 miliar. Tren bantuan ini menunjukkan konsistensi, dari 250 unit pada 2022 senilai Rp4,375 miliar, melonjak menjadi 591 unit pada 2024 senilai Rp10,896 miliar, dan 574 unit pada 2025 senilai Rp10,682 miliar. Hingga 2026, total 237 unit telah disentuh dengan nilai Rp4,7 miliar. Secara kumulatif, sejak 2019 hingga 2026, Baznas Jawa Tengah telah merehabilitasi 3.855 unit rumah dengan total nilai mencapai Rp49,174 miliar.

Di lapangan, dampak program ini terasa langsung bagi warga. Badaruddin, warga Kabupaten Wonosobo, mengaku lega karena rumah mereka akan direnovasi. "Terima kasih sekali, semoga dengan bantuan yang diberikan melalui Baznas Provinsi Jawa Tengah, dapat dipergunakan untuk renovasi rumah yang kami tempati, dan menjadi berkah untuk anak-anak dan keluarga saya," tutur Badaruddin. Bagi masyarakat kecil, ketersediaan hunian yang layak adalah garis depan dalam memutus rantai kemiskinan, jauh lebih efektif daripada sekadar transfer tunai tanpa perbaikan infrastruktur dasar.

Analisis Redaksi

Target penurunan kemiskinan dari 9,21 persen menjadi 8,70 persen dalam waktu kurang dari setahun memang ambisius. Namun, mengaitkan target ini dengan penyelesaian backlog perumahan menunjukkan pendekatan yang pragmatis. Perbaikan rumah tidak hanya soal estetika, tetapi tentang pengurangan pengeluaran rutin keluarga miskin untuk biaya perpanjangan hidup yang sehat. Jika 990.000 unit rumah dapat selesai diperbaiki, dampaknya terhadap kualitas hidup akan lebih bertahan lama dibandingkan bantuan sementara. Di sinilah letak kekuatan program ini: mengubah aset rusak menjadi modal hidup.

Yang perlu diwaspadai adalah kecepatan eksekusi. Target 8,70 persen di akhir 2026 berarti percepatan pekerjaan fisik harus masif. Sinergi dengan Baznas menunjukkan kecerdasan birokrasi dalam mobilisasi sumber daya non-aplus. Namun, keberhasilan akhirnya bergantung pada koordinasi lintas kabupaten/kota. Jika distribusi bantuan RTLH terfragmentasi, target makro bisa meleset. Publik harus memantau tidak hanya jumlah unit, tetapi juga kualitas renovasi dan kecepatan penyelesaian agar janji 8,70 persen tidak sekadar menjadi statistik di atas kertas.