KAI Usul Impor KRL Bekas Jepang, Solusi Jembatan Atasi Defisit 22 Rangkaian

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin, mengusulkan impor kereta bekas dari Jepang sebagai solusi sementara untuk menutup kekurangan rangkaian KRL Jabodetabek. Opsi ini dinilai dapat mendatangkan armada dalam waktu singkat sembari perusahaan memperkuat kapasitas produksi industri dalam negeri. "Namun sebagai solusi bridging-nya, untuk pemenuhan sarana pada hari ini yang akan kita utilisasi paling maksimum itu 10 tahun ke depan, itu dengan melakukan impor kereta bukan baru dari Jepang," ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/9).

Peningkatan kebutuhan penambahan kereta didorong oleh lonjakan penumpang KRL Jabodetabek yang mencapai 11,3 persen pada semester I 2026 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Jumlah penumpang harian kini menyentuh angka sekitar 1,1 juta orang, naik signifikan dari posisi sebelumnya yang berada di bawah satu juta jiwa. Di sisi lain, rata-rata usia kereta KAI sudah melampaui 41 tahun, menjadikan penggantian rangkaian semakin mendesak mengingat kapasitas produksi lokal belum mencukupi permintaan tersebut.

Bobby merinci kebutuhan trainset untuk melayani KRL Jabodetabek pada 2026 diperkirakan mencapai 105 rangkaian. Perhitungan ini menggunakan asumsi konservatif satu juta penumpang per hari, padahal jumlah aktual saat ini sudah lebih tinggi. Dari total kebutuhan tersebut, 89 rangkaian dialokasikan untuk perjalanan operasional, ditambah cadangan sekitar tiga persen dan kebutuhan perawatan sebesar 16 persen. Sementara itu, jumlah sarana yang tersedia pada awal 2026 baru mencapai 102 trainset.

Kondisi defisit diperparah oleh rencana pensiun atau konservasi terhadap 13 trainset tahun ini akibat faktor usia dan kondisi teknis. Keterlambatan pengadaan sembilan dari 16 trainset buatan PT Industri Kereta Api (INKA) juga menjadi beban tersendiri. Baru tujuh rangkaian yang telah beroperasi, sedangkan sembilan lainnya belum diterima KAI dengan keterlambatan lebih dari satu tahun. "Kalau kita masukkan sembilan, di sini, jadi minusnya itu adalah minus 22 trainset. Nah, sementara di tahun ini kami itu harus mengkonservasi itu 13 trainset karena usia dan kondisinya," jelas Bobby.

Sebelumnya, INKA memproyeksikan mampu memproduksi delapan trainset per tahun, namun realisasinya hanya dua hingga tiga rangkaian. Persoalan ini memicu penarikan kembali tujuh trainset buatan INKA yang sudah beroperasi untuk pemeriksaan menyeluruh. KAI menemukan komponen yang berpotensi mengalami fatigue dan mengganggu operasional, khususnya fraktur pada salah satu komponen rangka bawah. Komponen tersebut masuk kategori no-go item, yakni bagian kritis yang berkaitan langsung dengan aspek keselamatan. Pemeriksaan dilakukan menggunakan metode Non-Destructive Test (NDT), meliputi pembongkaran coating hingga pelapisan ulang. Dua trainset telah dinyatakan aman dan kembali siap operasi, sementara lima sisanya ditargetkan selesai bertahap hingga 9 Oktober.

Analisis Redaksi

Mengimpor kereta bekas dari Jepang merupakan langkah pragmatis yang mengakui keterbatasan infrastruktur manufaktur nasional saat ini. Kesesuaian sistem rel, lebar jalur, dan listrik aliran atas (LAA) antara Jepang dan Indonesia menjadi alasan teknis utama mengapa opsi ini dipilih daripada negara lain. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi biaya refurbishment dan perawatan yang lebih tinggi serta risiko ketersediaan suku cadang jangka panjang. Ini adalah strategi jembatan yang berani mengambil kompromi efisiensi demi menjaga layanan publik tetap berjalan di tengah tekanan demografi transportasi massal.

Langkah selanjutnya bergantung pada keberhasilan integrasi KAI dan INKA bersama Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Penguatan Tingkat Kesiapan Teknologi (TRL) dan Manufaktur (MRL) harus segera terealisasi agar impor bukan baru tidak berubah menjadi kebiasaan permanen. Tanpa peningkatan kapasitas produksi lokal menuju target 15 rangkaian per tahun, ketergantungan pada pasar sekunder internasional akan terus membayangi ketahanan rantai pasok transportasi publik nasional. Publik perlu memantau apakah janji percepatan industrialisasi ini benar-benar terwujud atau sekadar retorika kebijakan.