Swasembada Beras RI Picu Demo Petani di Negara Eksportir, Harga Global Anjlok ke US$368 per Ton

Keputusan Indonesia menghentikan impor beras sepanjang 2025 memicu gelombang aksi unjuk rasa petani di sejumlah negara eksportir sekaligus menjatuhkan harga beras dunia secara drastis. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan fakta tersebut saat berbicara dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Selasa (22/9). Langkah pemerintah menutup keran impor setelah bertahun-tahun menjadi pembeli terbesar di pasar global ini terbukti mengubah peta perdagangan komoditas pangan pokok secara signifikan.

Amran memaparkan transformasi tajam posisi Indonesia di pasar beras internasional dalam dua tahun terakhir. "Kita importir terbesar di 2023-2024 importir terbesar beras dunia, yaitu 7 juta ton. Alhamdulillah 2025 tidak ada impor," tegasnya. Angka tujuh juta ton itu menempatkan Indonesia sebagai penyerap utama pasokan dari lumbung-lumbung padi Asia. Ketika volume sebesar itu lenyap dari daftar pembelian, guncangan langsung terasa di negara-negara pengekspor seperti Thailand, Vietnam, India, dan Pakistan.

Hilangnya permintaan dari Indonesia membuat para petani di negara-negara eksportir tersebut kehilangan pasar utama mereka. Tekanan ekonomi yang menghantam sektor pertanian mereka berujung pada aksi protes jalanan. "Karena tidak ada impor, pasti negara-negara eksportir beras dunia, Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan lain-lain, petaninya tertekan, bahkan demo. Boleh Anda baca itu petani negara lain demo," ujar Amran. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebijakan swasembada domestik memiliki daya jelajah yang melampaui batas-batas geografis Nusantara.

Dampak paling terukur terlihat pada anjloknya harga komoditas ini di tingkat global. Amran menyebutkan data yang merujuk pada pengakuan lembaga pangan internasional. "Ini produksi kita sesuai yang disampaikan oleh FAO. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah harga beras dunia itu US$660 per ton tiba-tiba turun, ini kami hafal angkanya, US$368 per ton," tuturnya. Penurunan nyaris separuh dari harga awal tersebut berkorelasi langsung dengan hilangnya volume permintaan dari Indonesia yang sebelumnya menampung jutaan ton setiap tahun.

Tekanan politik internasional pun tak terhindarkan. Amran mengakui bahwa beberapa pemimpin negara sempat menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk meminta Indonesia kembali membuka pintu impor. Permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Kementerian Pertanian demi melindungi hajat hidup orang banyak di dalam negeri. "Kami sampaikan ke Bapak Presiden, pak ini tidak mungkin karena ini melukai petani Indonesia 115 juta orang. Karena petani demotivasi kalau kita impor. Nah ini selundupan, bukan dampak nilainya, tapi bisa demotivasi," jelas Amran. Ia secara khusus menyoroti bahaya psikologis bagi petani lokal jika pemerintah sampai mengizinkan masuknya beras asing maupun beras selundupan.

Kebijakan menahan impor ini sejatinya merupakan ujian nyata bagi ketahanan pangan nasional yang selama ini terus digaungkan. Peningkatan produksi domestik yang diakui oleh FAO menjadi landasan utama pemerintah berani mengambil risiko mengganggu keseimbangan pasar global. Bagi 115 juta petani dan keluarga yang menggantungkan hidup dari sawah, jaminan pasar tanpa bayang-bayang beras impor murah adalah insentif paling konkret untuk terus menanam.

Analisis Redaksi

Anjloknya harga beras dunia dari US$660 menjadi US$368 per ton membuktikan betapa besarnya pengaruh Indonesia sebagai pasar. Selama puluhan tahun, struktur perdagangan beras global sangat bergantung pada nafsu makan pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ketika pemerintah memutuskan berhenti membeli, rantai pasok global langsung kelebihan muatan. Fenomena ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi negara-negara eksportir tradisional untuk mendiversifikasi pasar mereka, alih-alih terus bergantung pada satu atau dua pembeli raksasa saja.

Penolakan terhadap permintaan kepala negara asing untuk kembali membuka keran impor menunjukkan keberpihakan politik yang tegas. Angka 115 juta orang yang disebut Amran bukan sekadar statistik demografis, melainkan representasi kekuatan elektoral dan stabilitas sosial pedesaan. Membuka kembali impor di tengah surplus produksi hanya akan menghancurkan harga gabah di tingkat petani. Ancaman demotivasi yang dikhawatirkan Amran sangat rasional; petani yang rugi panen hari ini tidak akan mau menanam padi di musim berikutnya.

Langkah selanjutnya yang wajib diwaspadai oleh pemerintah adalah potensi membanjirnya beras selundupan. Ketika disparitas harga antara pasar global yang sedang jatuh dan pasar domestik terjadi, motif ekonomi untuk menyelundupkan barang akan menguat drastis. Kementerian Pertanian bersama aparat penegak hukum dan Bea Cukai harus memperketat pengawasan di jalur-jalur tikus perbatasan laut. Swasembada yang sudah dicapai dengan susah payah ini tidak boleh diruntuhkan oleh praktik penyelundupan yang merusak harga di tingkat penggilingan lokal.