KPK Geledah Maraton Ruang Dirjen ATR/BPN dan Kantor Summarecon Cegah Penghilangan Bukti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dengan melakukan penggeledahan maraton di sejumlah lokasi strategis pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus suap di Kementerian ATR/BPN, demi mencegah pergeseran dokumen dan barang bukti elektronik. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa upaya paksa ini dilakukan segera setelah Surat Perintah Penyidikan keluar untuk memastikan integritas bukti yang belum selesai diamankan dalam 24 jam pertama.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan logika operasional di balik strategi tersebut. "Dari beberapa tempat yang kemarin di kegiatan tertangkap tangan tersebut, ada sudah diidentifikasi beberapa tempat yang mesti atau harus dilakukan pertama kali ketika surat perintah penyidikan itu dikeluarkan," ujar Husein di kantor KPK, Jakarta, Selasa (22/9). Kekhawatiran utama tim penyidik adalah potensi manipulasi atau penghilangan dokumen kunci oleh pihak-pihak terkait yang masih berada di dalam lingkaran kekuasaan kementerian tersebut.

Bukan satu atau dua titik, jangkauan penggeledahan KPK kali ini sangat luas. Tim menyasar kantor PT Summarecon Agung Tbk di Bogor, Jawa Barat, dan Jakarta Timur. Sinyal politis dan bisnis kuat tercium dari penyitaan di kediaman Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri. Penggeledahan juga merambah tiga ruang direktorat jenderal penting di kementerian itu: ruang Lampri, ruang Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, serta ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi. Di samping itu, beberapa ruangan di direktorat terkait turut diambil alih tim penyidik.

Dari seluruh lokasi tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen yang diduga kuat berkaitan dengan perkara serta Barang Bukti Elektronik (BBE). Seluruh temuan ini akan diekstraksi dan dianalisis secara mendalam. Proses forensik digital dan pengujian dokumen fisik ini menjadi niscaya untuk membedah modus operandi transaksi haram yang melibatkan para tersangka. Data dari pemberitaan sebelumnya menunjukkan bahwa OTT besar-besaran pada 14 September lalu telah meringkus 19 orang dengan barang bukti tunai mencapai Rp106,3 miliar, sebuah angka fantastis yang mengindikasikan jaringan korupsi yang terstruktur dan masif.

KPK kini sudah menetukan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya. Nama-nama besar mulai muncul, mulai dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, politisi Fahd El Fouz, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, hingga Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi. Empat tersangka lainnya, termasuk Lampri, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi, disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Mereka kini menjalani penahanan pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026, sementara proses hukumnya terus berkecamuk.

Analisis Redaksi

Langkah maraton ini menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki waktu untuk menunggu. Pola penghilangan barang bukti elektronik dalam kasus korupsi tanah dan tata ruang seringkali terjadi dalam hitungan menit setelah seseorang merasa dirinya 'disinggung' oleh hukum. Keberhasilan menggeledah ruang kerja pejabat setingkat Dirjen sekaligus kantor korporasi besar seperti Summarecon dalam waktu singkat adalah indikasi bahwa tim penyidik telah bekerja dengan peta yang sangat jelas. Mereka tahu siapa yang memegang kendali dan di mana 'mesin' korupsi itu bersembunyi.

Narasi soal "orang kepercayaan" Menteri ATR/BPN membuka tabir bagaimana lingkaran privat di birokrasi pertanahan ini telah bermetamorfosis menjadi sindikat. Penetapan status tersangka pada tokoh-tokoh seperti Arif Sugiyanto dan Fahd El Fouz mengonfirmasi bahwa isu ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan transaksi jual beli pengaruh yang melibatkan jaringan elite politik dan korporat. Publik harus mewaspadai bahwa penggeledahan awal ini mungkin hanyalah puncak gunung es; ekstraksi data BBE yang akan datang kemungkinan besar akan menyingkap alur dana yang jauh lebih kompleks daripada sekadar uang tunai Rp106,3 miliar yang ditemukan di tangan.