Komisi II DPR Bentuk Panja RUU Pemilu Pekan Ini, 14 Rumusan Badan Keahlian Jadi Acuan

Komisi II DPR akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilu sebelum masa reses anggota dewan dimulai pekan depan. Langkah ini memastikan pembahasan revisi aturan pemilu nasional dan pilkada tidak tertunda melewati akhir masa sidang yang sedang berjalan.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima, menyampaikan instruksi tersebut sudah diterima seluruh anggota komisi. "Komisi II info dari pimpinan akan segera kita putuskan Panja di akhir masa persidangan ini," kata pria yang akrab disapa Bimo itu di kompleks parlemen, Selasa (22/9).

Pembentukan Panja ini tidak berangkat dari ruang kosong. Badan Keahlian DPR telah menyiapkan bahan baku berupa naskah akademik. Menurut Bimo, lembaganya sudah menerima masukan secara komprehensif terkait substansi RUU Pemilu. Tercatat ada sekitar 12 hingga 14 rumusan masalah yang mulai terumuskan dalam bentuk draf untuk naskah akademiknya.

Rumusan tersebut masih harus ditelaah ulang oleh Panja yang akan dibentuk. Alasannya cukup mendasar. Revisi undang-undang ini tidak hanya menyentuh tata cara pemilu nasional, tetapi juga menyangkut penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. "Sebelum reses insyaallah dipastikan pembentukan Panja untuk menyusun draf rancangan perubahan RUU Pemilu," tegas Bimo.

Tarung kepentingan politik dipastikan bakal mengemuka saat Panja bekerja nanti. Beberapa poin krusial terus menjadi sorotan publik dan elite partai. Isu ambang batas parlemen, ambang batas presiden, serta wacana pemisahan pemilu lokal dan nasional menjadi tiga materi paling panas. Ketiganya bersinggungan langsung dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang wajib diakomodasi legislator.

Bagi masyarakat awam, percepatan pembentukan Panja ini membawa konsekuensi nyata. Aturan main kontestasi politik lima tahunan sedang disusun ulang. Perubahan pada ambang batas pencalonan presiden atau parlemen akan menentukan siapa saja yang berhak tampil di surat suara. Publik punya alasan kuat untuk mengawasi rapat-rapat tertutup maupun terbuka yang akan digelar Panja tersebut.

Analisis Redaksi

Keputusan membentuk Panja di ujung masa sidang menunjukkan adanya urgensi politik yang tidak bisa ditawar. Instruksi pimpinan kepada Komisi II bukan sekadar rutinitas administratif. Ada tekanan waktu agar kerangka dasar revisi sudah terbentuk sebelum anggota dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing saat reses. Tanpa Panja yang solid pekan ini, momentum legislasi bisa terbuang percuma dan memaksa proses mundur satu masa sidang lagi.

Sorotan utama harus diarahkan pada 12 hingga 14 rumusan dari Badan Keahlian. Angka ini mengindikasikan bahwa revisi putusan MK dan aturan pemilu kali ini bersifat fundamental, bukan tambal sulam pasal. Pemisahan pemilu lokal dan nasional, misalnya, akan mengubah total arsitektur logistik dan anggaran KPU. Sementara perdebatan soal ambang batas presiden selalu menjadi arena negosiasi paling alot antarfraksi karena menyangkut peta koalisi menuju pemilihan presiden berikutnya.

Langkah selanjutnya yang patut diwaspadai adalah komposisi keanggotaan Panja itu sendiri. Proporsi kursi dalam panitia kerja akan sangat menentukan arah final draf rancangan perubahan. Jika fraksi-fraksi besar mendominasi susunan Panja, kemungkinan status quo ambang batas dipertahankan akan semakin terbuka lebar. Masyarakat sipil dan media harus siap membedah setiap draf yang keluar dari meja Panja sejak hari pertama mereka bekerja.