Banjir Bandang Arosuka Rusak Kantor Pemkab Solok, 4 Warga Luka dan 32 Jiwa Mengungsi

Banjir bandang menerjang Kompleks Perkantoran Bupati Solok di Arosuka, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Senin (21/9) malam, melumpuhkan enam kantor pemerintahan vital, melukai empat warga, dan memaksa 32 jiwa mengungsi. Derasnya aliran air tidak hanya menghancurkan fasilitas negara, tetapi juga merendam rumah-rumah penduduk di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Solok tersebut.

Bupati Solok Jon Firman Pandu memastikan kerusakan parah terjadi di sejumlah instansi strategis. "Dinas PUPR, kesehatan, BKD, DPMN, Bapelitbang termasuk DPRD terdampak parah," ujarnya. Air masuk begitu cepat ke kawasan perkantoran hingga merusak ruangan dan menyeret berbagai fasilitas pemerintahan. "Umumnya karena airnya. Peralatan kantor terbawa ke luar," kata Jon menjelaskan kondisi yang tersisa setelah banjir surut.

Dampak terhadap manusia langsung terasa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok Khairul melalui keterangan tertulisnya di Solok, Selasa, melaporkan empat orang mengalami luka-luka. Tiga korban menjalani perawatan di RSUD Arosuka, sementara satu korban lainnya dirujuk ke SPH Padang. "Data sementara ada empat orang yang mengalami luka-luka. Tiga dirawat di RSUD Arosuka dan satu dirujuk ke SPH Padang," katanya. Selain itu, sembilan kepala keluarga atau sebanyak 32 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Respons darurat langsung bergerak malam itu juga. Pemkab Solok bersama TNI, Polri, dan BPBD mengevakuasi warga terdampak untuk mengantisipasi kondisi yang lebih buruk. Tim gabungan dikerahkan membersihkan material lumpur dan puing yang menumpuk di kompleks perkantoran. "Kami juga tengah menyiapkan posko pengungsian sementara untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan atau terdampak banjir," ucap Jon. Pendataan menyeluruh terhadap rumah dan fasilitas yang rusak masih terus berjalan.

Lumpuhnya enam kantor pemerintahan sekaligus menciptakan masalah serius bagi masyarakat. Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari merupakan ujung tombak pelayanan publik sehari-hari. Ketika peralatan kantor terbawa arus dan ruangan rusak, proses administrasi warga otomatis terhenti. Jon mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, terutama bagi warga di daerah rawan longsor dan bantaran sungai saat hujan berintensitas tinggi turun.

Masyarakat diminta tidak menunggu instruksi jika situasi sudah membahayakan. Segera mengungsi ke tempat aman dan mengikuti arahan petugas di lapangan menjadi prioritas utama. Laporan kondisi darurat dapat disampaikan langsung kepada pemerintah nagari, kecamatan, maupun petugas penanggulangan bencana agar penanganan tidak terlambat.

Analisis Redaksi

Terjangnya banjir bandang hingga ke jantung pemerintahan Kabupaten Solok menunjukkan kerentanan tata ruang yang tidak bisa lagi diabaikan. Ketika enam kantor vital—termasuk DPRD dan Badan Keuangan Daerah—lumpuh bersamaan, roda birokrasi berhenti total. Ini bukan sekadar bencana alam biasa. Kerusakan pada infrastruktur pelayanan dasar seperti Dinas Kesehatan dan DPMN akan langsung dirasakan dampaknya oleh ribuan warga yang bergantung pada layanan tersebut dalam beberapa hari ke depan.

Pengungsian 32 jiwa dari sembilan kepala keluarga serta empat korban luka harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Evakuasi dan pendirian posko adalah langkah taktis yang tepat, namun pemulihan pascabencana menuntut strategi jangka panjang. Material yang terbawa arus ke dalam gedung-gedung pemerintahan mengindikasikan volume air sangat besar dan datang dengan kecepatan tinggi, sebuah karakteristik klasik wilayah yang kehilangan daya serap air di bagian hulunya.

Langkah paling mendesak saat ini adalah mempercepat pendataan kerugian secara transparan agar anggaran rehabilitasi bisa segera dicairkan tanpa mengganggu pos belanja wajib lainnya. Pemerintah daerah perlu mengkaji ulang sistem peringatan dini dan jalur evakuasi di sekitar Kompleks Perkantoran Bupati Solok. Membangun kembali kantor yang rusak jauh lebih mudah daripada mengembalikan kepercayaan publik yang melihat pusat pemerintahannya sendiri tak berdaya menghadapi air bah.