Target 1 Juta Sambungan Jargas Rumah Tangga Dikebut Tuntas 2028, Hambatan Perizinan Diklaim Selesai

Pemerintah menetapkan tenggat waktu penyelesaian program Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) untuk 1 juta sambungan rumah pada tahun 2028. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan target tersebut saat meninjau kesiapan pengoperasian infrastruktur gas pipa di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Jumat (18/9). Penetapan batas waktu ini menjadi sinyal kuat bahwa Istana mulai menekan birokrasi yang selama bertahun-tahun membuat proyek energi kerakyatan itu berjalan terseok-seok.

"2028, 2028 selesai," kata Dudung mengutip keterangannya, Jumat (18/9). Ia memastikan seluruh kendala perizinan yang sebelumnya menahan laju pengoperasian kini sudah tuntas. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL telah terbit untuk dua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai juga diteken. "Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan," ujar dia. Dengan hilangnya sumbatan administratif itu, fokus pemerintah kini sepenuhnya bergeser ke tahap pengoperasian fisik jaringan pipa.

Secara matematis, program ini menawarkan selisih biaya yang sangat signifikan bagi masyarakat bawah. Dudung memaparkan perbedaan harga yang langsung menyentuh dapur warga. "Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp70 ribu, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp20 ribu, ini akan sangat membantu," papar dia. Angka penurunan beban dari Rp70 ribu menjadi Rp20 ribu ini bukan sekadar statistik, melainkan napas lega bagi pelaku usaha mikro yang kerap kelimpungan mencari LPG tabung 3 kilogram saat kebutuhan mendadak di malam hari.

Ketersediaan pasokan gas domestik melalui jaringan pipa ini sekaligus menjawab persoalan struktural energi nasional. Dudung menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Beban devisa itu perlahan bisa ditekan jika Jargas beroperasi penuh. Sebagai gambaran awal, tersedianya 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo diperkirakan mampu mengurangi konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi sekitar 36,6 ribu tabung per bulan. Angka ini membuktikan bahwa konversi dari tabung ke pipa memberikan dampak nyata terhadap efisiensi anggaran subsidi negara.

Progres pembangunan di lapangan menunjukkan pergerakan yang cukup solid. Dudung mencatat progres fisik pembangunan Jargas di Gresik telah mencapai 95,4 persen. Untuk menjaga momentum ini, Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rangkaian rapat koordinasi debottlenecking guna melepas hambatan atau mempercepat proses yang selama ini tertahan. Langkah intervensi KSP tersebut ditempuh demi memastikan target 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten dan kota pada tahap 2025-2026 benar-benar tercapai sesuai jadwal.

Bola kini berada di tangan tiga lembaga kunci. Dudung meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi. Di sisi lain, SKK Migas ditugaskan memastikan alokasi gas dan titik serah, sementara BPH Migas harus menyiapkan formula harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram. "Pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah," ucap dia menutup peninjauan tersebut.

Analisis Redaksi

Penyelesaian hambatan perizinan yang diklaim Dudung merupakan langkah maju, tetapi tantangan sesungguhnya baru dimulai ketika gas dialirkan ke rumah-rumah warga. Target 1 juta sambungan rumah pada 2028 menuntut kerja maraton dari Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas. Ketiganya harus bergerak simultan tanpa ego sektoral. Jika penetapan badan usaha pengelola dan penerbitan izin usaha niaga kembali molor, klaim selesainya perizinan hanya akan menjadi jargon kosong di atas kertas. Progres fisik 95,4 persen di Gresik memang menggembirakan, namun mereplikasi kecepatan itu di 15 kabupaten dan kota lainnya membutuhkan standar eksekusi yang jauh lebih ketat.

Pengurangan konsumsi 36,6 ribu tabung LPG 3 kilogram per bulan dari 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo adalah indikator awal yang positif. Namun, fakta bahwa 80 persen kebutuhan LPG nasional masih bergantung pada impor menunjukkan betapa besarnya lubang defisit neraca perdagangan energi kita. Program Jargas tidak boleh lagi dipandang sekadar proyek infrastruktur daerah, melainkan instrumen pertahanan ekonomi nasional. Efisiensi Rp50 ribu per pengguna—dari Rp70 ribu menjadi Rp20 ribu—akan menciptakan daya beli tambahan yang berputar langsung di sektor riil, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi akar rumput.

Yang perlu diwaspadai ke depan adalah konsistensi pasokan dan stabilitas harga di tingkat konsumen akhir. Rapat koordinasi debottlenecking oleh KSP efektif untuk mendobrak kebuntuan birokrasi jangka pendek, tetapi tata kelola jangka panjang memerlukan regulasi yang tahan banting terhadap pergantian rezim politik. Alokasi gas dan titik serah yang menjadi tanggung jawab SKK Migas harus dipastikan aman dari tarik-menarik kepentingan industri besar. Tanpa jaminan pasokan yang kontinu, masyarakat yang sudah beralih ke jaringan pipa berpotensi kembali terjebak dalam kelangkaan, persis seperti yang sering mereka alami saat memburu tabung melon di tengah malam.