DPRD DKI Dorong Tarif LRT Kelapa Gading-Manggarai Terjangkau dan Terintegrasi Moda Transportasi

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mendesak pemerintah provinsi menetapkan tarif terjangkau sekaligus memastikan integrasi moda pada pengoperasian publik LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai. Desakan ini mengemuka tepat saat jalur strategis tersebut mulai melayani masyarakat luas sejak 17 September 2026.

Wa Ode Herlina menekankan bahwa penetapan harga tiket tidak boleh membebani kantong warga. Ia meminta eksekutif menghitung ulang struktur biaya agar angkutan massal ini benar-benar menjadi pilihan utama, bukan sekadar pelengkap bagi mereka yang sudah terlanjur bergantung pada kendaraan pribadi.

Rute Kelapa Gading-Manggarai membentang melintasi sejumlah titik padat penduduk dan pusat aktivitas ekonomi di ibu kota. Pengoperasian publik yang resmi berjalan pada 17 September 2026 menandai babak baru konektivitas lintas wilayah yang selama bertahun-tahun mengandalkan jalan raya yang kian sesak.

Selain soal harga, legislator dari Komisi B tersebut menyoroti pentingnya keterpaduan antarmoda. Penumpang harus bisa berpindah dari LRT ke bus TransJakarta, KRL, atau angkutan mikro tanpa hambatan fisik maupun sistem pembayaran yang tumpang tindih di setiap titik transit.

Bagi jutaan warga Jakarta, keterjangkauan tarif adalah penentu apakah mereka akan beralih dari sepeda motor atau mobil pribadi. Jika harga terlalu mahal dan koneksi antartransportasi menyulitkan, proyek infrastruktur bernilai triliunan ini berisiko sepi peminat sejak hari pertama beroperasi.

Kehadiran jalur baru ini juga memaksa Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengevaluasi ulang seluruh peta rute angkutan umum yang sudah ada. Tumpang tindih trayek wajib diurai agar operator lama tidak langsung mati langkah begitu rel LRT dialiri listrik dan kereta mulai bergerak rutin setiap harinya.

Analisis Redaksi

Desakan Wa Ode Herlina menyentuh urat nadi persoalan transportasi Jakarta yang tak kunjung usai: kesenjangan antara pembangunan infrastruktur dan daya beli masyarakat. Membangun rel dan stasiun memang membutuhkan ongkos besar, tetapi mengabaikan kemampuan bayar warga sama saja dengan membangun monumen mati. Pemerintah provinsi kini berada di persimpangan krusial antara mengejar pemulihan modal investasi dan memenuhi kewajiban menyediakan layanan publik yang inklusif.

Integrasi moda yang disyaratkan anggota dewan tersebut bukan pekerjaan semalam. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa ego sektoral antaroperator kerap menjadi batu sandungan terbesar di lapangan. Tanpa skema subsidi silang yang matang dan satu sistem tiket terpadu yang sesungguhnya, perpindahan penumpang dari LRT ke moda lain hanya akan menciptakan antrean baru dan frustrasi di titik-titik transit.

Langkah selanjutnya yang logis adalah transparansi penuh komponen biaya operasional kepada publik. DPRD DKI perlu mengawal ketat formula tarif ini sebelum dievaluasi kembali enam bulan pasca-pengoperasian. Jika angka penumpang harian meleset jauh dari proyeksi karena harga yang mencekik, pembenahan kebijakan harus segera dilakukan sebelum transportasi publik kehilangan kepercayaan warga secara permanen.