DJP Bantah Keras Isu Kebocoran Data Pajak, Temukan Atribut Asing di Sampel Beredar

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara tegas membantah klaim kebocoran data perpajakan yang ramai beredar di media sosial pada Senin (21/9). Bantahan ini muncul setelah pemeriksaan dan validasi internal membuktikan bahwa struktur data yang diklaim bocor tersebut mengandung atribut asing yang tidak pernah dikelola dalam sistem basis data lembaga pemungut pajak negara.

Isu ini pertama kali mencuat dari unggahan akun X @DailyDarkWeb. Akun tersebut mengklaim memiliki sejumlah data milik DJP, mulai dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat email, nomor telepon, hingga alamat fisik. Klaim itu bahkan merinci adanya password, User ID, peran akun, alamat IP, serta informasi login terakhir. Narasi yang sama juga menuding adanya kebocoran data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawanti memastikan hasil investigasi internal mereka membantah seluruh tuduhan tersebut. "Terkait informasi mengenai dugaan kebocoran data yang beredar di media sosial, DJP telah melakukan pemeriksaan dan validasi internal dan hasilnya dapat kami nyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar," ujar Inge dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (21/9).

Bukti paling telak terletak pada format teknis sampel data yang disebarkan. Inge menjelaskan bahwa terdapat atribut atau field tertentu yang sama sekali tidak pernah disimpan maupun dikelola di dalam sistem basis data DJP. "Data dari sample juga menunjukkan adanya user dan password dalam bentuk plain text, jelas ini bukan dari sistem Database DJP," tegasnya. Penyimpanan kata sandi tanpa enkripsi merupakan praktik yang mustahil diterapkan oleh instansi sekelas direktorat jenderal pengelola keuangan negara.

Inge menegaskan kembali bahwa perlindungan dan kerahasiaan data wajib pajak tetap menjadi prioritas utama DJP. Pengelolaan keamanan informasi di tubuh lembaga ini mengacu pada standar keamanan informasi yang berlaku dengan menerapkan pengamanan berlapis. Ia pun meminta masyarakat tidak mudah panik. "DJP mengimbau wajib pajak untuk tetap tenang, menjaga kerahasiaan data pribadi, mengaktifkan autentikasi dua langkah pada Coretax DJP, serta mewaspadai tautan, pesan, atau permintaan informasi yang mengatasnamakan DJP," ujar Inge.

Sementara itu, tuduhan serupa yang diarahkan kepada Kemnaker masih dalam tahap penelusuran awal. Akun @DailyDarkWeb menyebut data profil pekerja, peserta pelatihan, domisili berdasarkan NIK/KTP, hingga data jaminan sosial ketenagakerjaan turut bocor. Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi merespons singkat isu tersebut. "Kami cek ya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/9).

Analisis Redaksi

Klarifikasi cepat dari DJP patut diapresiasi sebagai langkah mitigasi kepanikan publik. Penemuan atribut asing dan format password berbentuk plain text menjadi bukti forensik digital yang sangat kuat untuk mematahkan narasi peretasan. Dalam arsitektur keamanan siber modern, kredensial pengguna selalu diacak menggunakan algoritma hash. Fakta bahwa sampel yang beredar menyimpan kata sandi secara mentah menunjukkan data tersebut kemungkinan besar berasal dari sumber pihak ketiga yang jauh lebih rentan, atau sekadar fabrikasi untuk menciptakan sensasi.

Kendati demikian, kewaspadaan wajib pajak tidak boleh mengendur. Imbauan untuk segera mengaktifkan autentikasi dua langkah pada platform Coretax DJP adalah langkah preventif yang wajib dieksekusi hari ini juga. Modus penyebaran data palsu di media sosial kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk melancarkan serangan phishing lanjutan. Ketika publik sedang cemas soal kebocoran data, tautan atau pesan palsu yang mengatasnamakan otoritas pajak akan jauh lebih mudah menelan korban.

Respons singkat dari Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengindikasikan bahwa kementerian tersebut masih membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi silang. Pola serangan reputasi terhadap dua kementerian sekaligus dalam satu unggahan akun anonim menuntut koordinasi lintas lembaga yang solid. Jika terbukti hanya hoaks, aparat penegak hukum perlu menelusuri jejak digital akun @DailyDarkWeb untuk memberikan efek jera atas potensi kegaduhan yang merugikan kepercayaan publik terhadap institusi negara.