Prabowo Umumkan Rencana Produksi Bensin dari Batu Bara Usai Hentikan Impor Solar Lewat B50

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah Indonesia berencana memproduksi bensin berbahan dasar batu bara menyusul keberhasilan program pencampuran minyak kelapa sawit hingga 50 persen atau B50 yang menghentikan impor solar sejak 1 Juli 2026. Langkah ini meniru jejak China yang lebih dulu mengembangkan teknologi konversi batu bara menjadi minyak, gas, dan bahan kimia demi memperkuat ketahanan energi pasca-perang Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Prabowo pada Minggu (20/9). Ia menegaskan bahwa kapasitas intelektual di dalam negeri sudah terbukti mampu mengolah sumber daya alam menjadi bahan bakar alternatif. "Profesor-profesor kita yang pintar, yang benar pintarnya ya, bukan yang profesor tadi itu. Dari fakultas-fakultas teknik kita sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit, dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit, dan kita juga nanti akan bikin juga bensin dari batu bara," kata Prabowo seperti diberitakan detik.

Keberhasilan implementasi program B50 menjadi fondasi utama rencana baru ini. Prabowo menyebutkan bahwa sejak awal Juli lalu Indonesia resmi berhenti mendatangkan solar dari luar negeri. "Kita mulai 1 Juli yang lalu kita tidak impor solar dari luar negeri. Solar kita sekarang sudah mandiri," tuturnya. Ia menilai pencapaian tersebut menyelamatkan negara dari krisis energi global yang dipicu berbagai konflik bersenjata.

Kekhawatiran terhadap kelangkaan pasokan memang beralasan. Prabowo mengingatkan bahwa situasi dunia saat ini membuat solar menjadi barang langka di banyak negara. "Hari-hari ini solar langka di dunia, kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah, kita sudah bisa produksi solar kita sendiri. Dari mana? Dari kelapa sawit," ucapnya. Kemandirian ini dianggap sebagai tameng pelindung ekonomi nasional dari gejolak geopolitik.

China telah menempuh jalur serupa jauh sebelum Indonesia mengumumkan rencananya. Wilayah Mongolia Dalam, penghasil batu bara terbesar di negara tersebut, tengah membangun basis konversi batu bara menjadi minyak, gas, dan bahan kimia. "Kami meningkatkan dan memperkuat kapasitas produksi domestik untuk proyek batu bara-menjadi-minyak, gas, dan kimia guna meningkatkan kemandirian domestik," ujar Wakil Ketua Eksekutif Daerah Otonom Mongolia Dalam Huang Zhiqiang dalam konferensi pers, seperti dilansir Reuters, Senin (15/6).

Skala industri China memberikan gambaran nyata tentang tantangan sekaligus potensi proyek semacam ini. Pada 2024, produksi gas, cairan, dan bahan kimia dari batu bara di sana hanya mampu menggantikan sekitar 6 persen dari total impor gas dan minyak mentah China. Namun investasi terus mengalir deras. Pada Mei 2026, Kementerian Lingkungan Hidup China menyetujui proyek batu bara menjadi olefin senilai 22,1 miliar yuan atau sekitar Rp51,5 triliun di Ordos, Mongolia Dalam. Proyek berkapasitas 800 ribu metrik ton per tahun itu akan menghasilkan olefin sebagai bahan dasar plastik dan produk kimia. Mongolia Dalam sendiri memproduksi sekitar 1,25-1,28 miliar ton batu bara per tahun atau lebih dari seperempat produksi nasional China, dengan dua pertiganya berasal dari Ordos.

Analisis Redaksi

Rencana produksi bensin dari batu bara merupakan lompatan ambisius setelah kesuksesan penghentian impor solar. Jika program B50 mengandalkan keunggulan agrikultur Indonesia melalui kelapa sawit, konversi batu bara menuntut penguasaan teknologi tinggi yang selama ini didominasi negara-negara dengan cadangan masif seperti China. Fakta bahwa China dengan seluruh modal dan infrastrukturnya baru mampu menggantikan 6 persen impor energi fosilnya pada 2024 harus menjadi tolok ukur realistis bagi Jakarta. Pemerintah perlu menyiapkan peta jalan yang presisi agar wacana ini tidak sekadar menjadi retorika politik tanpa eksekusi teknis yang terukur.

Persoalan emisi karbon adalah bom waktu yang mengintai langkah ini. Pengalaman Mongolia Dalam menunjukkan dilema yang sama: di satu sisi sektor energi terbarukan menyumbang 53 persen kapasitas listrik terpasang mereka, tetapi di sisi lain eksploitasi batu bara tetap digenjot sambil mencari penyeimbang lewat hidrogen hijau. Indonesia akan menghadapi tekanan ganda dari komunitas internasional jika memperluas hilirisasi batu bara tanpa skema mitigasi lingkungan yang kredibel. Transisi energi tidak bisa diselesaikan hanya dengan memindahkan ketergantungan dari satu jenis bahan bakar fosil ke bahan bakar fosil lainnya.

Secara strategis, arah kebijakan Prabowo memperlihatkan upaya sistematis untuk menutup celah kerentanan energi akibat ketidakpastian geopolitik global. Kelangkaan solar di pasar internasional membuktikan bahwa ketergantungan pada rantai pasok global adalah risiko keamanan nasional. Langkah selanjutnya yang logis adalah pembentukan konsorsium riset gabungan antara fakultas teknik yang disebut presiden dengan industri pertambangan swasta. Tanpa kolaborasi pendanaan dan riset yang solid, proyek bernilai triliunan rupiah seperti yang berjalan di Ordos hanya akan menjadi mimpi yang tertunda di atas kertas.