Ajbar Minta Pelaku Usaha Pastikan Gizi Beras Fortifikasi Sesuai Klaim Kemasan

Anggota Komisi IV DPR RI Ajbar mendesak pelaku usaha agar memastikan kandungan gizi beras fortifikasi benar-benar sesuai dengan klaim yang tertera pada kemasan. Desakan ini ditujukan langsung kepada para produsen demi melindungi hak konsumen atas informasi produk pangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tuntutan tersebut bukan tanpa alasan. Beras fortifikasi selama ini dipasarkan sebagai alternatif sumber nutrisi tambahan bagi masyarakat. Ketika klaim gizi di kemasan tidak mencerminkan isi sesungguhnya, yang dirugikan pertama kali adalah pembeli. Ajbar menegaskan bahwa tanggung jawab pembuktian ada di tangan pelaku usaha, bukan dibebankan kepada konsumen yang rata-rata tidak memiliki alat uji laboratorium mandiri.

Komisi IV DPR RI sendiri membidangi urusan pertanian, pangan, dan kehutanan. Posisi Ajbar di komisi ini memberinya kewenangan pengawasan langsung terhadap tata niaga pangan strategis nasional. Pernyataannya merepresentasikan perhatian parlemen terhadap celah regulasi yang kerap dimanfaatkan oknum produsen nakal untuk meraup keuntungan dari label gizi yang menyesatkan.

Masalah kesesuaian label dengan isi produk pangan sejatinya bukan barang baru. Badan Pengawas Obat dan Makanan secara rutin menemukan pelanggaran serupa di berbagai lini industri makanan. Pada komoditas pokok seperti beras, risiko manipulasi klaim membawa konsekuensi lebih luas karena menyangkut hajat hidup orang banyak setiap hari.

Bagi publik, ketidaksesuaian kandungan gizi berarti uang yang dibelanjakan tidak sepadan dengan manfaat kesehatan yang dijanjikan. Masyarakat berpenghasilan rendah yang membeli beras fortifikasi dengan harga lebih mahal demi perbaikan gizi keluarga akan menanggung kerugian ganda jika klaim tersebut ternyata fiktif. Kepercayaan terhadap program ketahanan pangan pun bisa runtuh akibat kelalaian segelintir produsen.

Analisis Redaksi

Langkah Ajbar menggaungkan isu ini di ruang parlemen menunjukkan pergeseran fokus pengawasan legislatif dari sekadar ketersediaan stok menuju kualitas nutrisi pangan rakyat. Selama bertahun-tahun, wacana ketahanan pangan kita terlalu terpaku pada tonase produksi. Kualitas mikronutrien yang sampai ke piring warga justru luput dari radar pengawasan yang ketat. Teguran keras kepada pelaku usaha merupakan sinyal bahwa DPR mulai melihat lubang menganga dalam rantai pasok beras bernilai tambah tinggi ini.

Yang patut diwaspadai adalah lemahnya mekanisme verifikasi pra-edaran. Jika pengawasan hanya mengandalkan uji petik pasca-produksi, produk dengan klaim gizi palsu sudah telanjur dikonsumsi jutaan orang sebelum pelanggarannya terdeteksi. Produsen nakal biasanya menghitung denda administratif sebagai bagian dari biaya operasional, bukan efek jera yang menghentikan praktik curang mereka.

Secara logis, desakan politik ini harus segera ditindaklanjuti dengan revisi standar operasional pengujian oleh kementerian terkait. Tanpa protokol audit berkala yang mewajibkan pelaku usaha membuka data formulasi fortifikasi kepada auditor independen, permintaan anggota dewan hanya akan menjadi catatan rapat yang menguap tanpa bekas. Konsumen membutuhkan jaminan hukum, bukan sekadar imbauan moral kepada pengusaha.