Wamendagri Bima Arya: Pemda Harus Kreatif Cari Sumber Ekonomi Baru di Tengah Penyesuaian TKD

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak kepala daerah untuk segera menemukan sumber-sumber ekonomi baru guna menggerakkan roda perekonomian lokal, menyusul adanya penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD). Langkah ini diambil agar keterbatasan anggaran tidak serta-merta menghambat laju pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa belanja pemerintah atau government spending hanyalah satu dari sekian banyak komponen yang berkontribusi terhadap perhitungan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ia menilai penyesuaian TKD tidak sepatutnya dijadikan alasan tunggal bagi pemda untuk berhenti mendorong aktivitas ekonomi.

"Keterbatasan anggaran pemerintah daerah tidak otomatis menjadi alasan pertumbuhan ekonomi melambat," ujar Bima saat ditemui di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (18/9). Ia mengingatkan bahwa administrasi pemerintah dan belanja negara hanya bagian kecil dari ekosistem ekonomi yang lebih luas.

Bima menyoroti Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) sebagai bukti nyata bahwa kreativitas pengelolaan potensi lokal dapat mengatasi kendala fiskal. Di tengah kondisi penyesuaian TKD yang sama dengan daerah lain, Sidrap mampu melejitkan pertumbuhan ekonominya melalui penguatan hilirisasi pangan. "Kabupaten Sidrap itu melejit, tumbuh, karena mampu untuk membangun ekosistem tadi, mampu untuk membangun hilirisasi pangan dengan keterbatasan APBD," ungkapnya.

Strategi pengembangan ekonomi, menurut Bima, harus disesuaikan dengan karakteristik unik setiap wilayah karena potensi daerah tidak bisa diseragamkan. Kepala daerah diminta untuk terlebih dahulu memahami komponen-komponen penggerak pertumbuhan ekonomi sebelum merumuskan strategi pembangunan. "Setiap daerah itu pasti ada hal yang bisa didorong sesuai dengan potensinya masing-masing," lanjutnya.

Merespons capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mencapai 6,8 persen dengan inflasi terkendali, Bima memberikan apresiasi namun tetap menekankan pentingnya pemerataan. Tantangan terbesar kini adalah memastikan bahwa pertumbuhan agregat provinsi juga dirasakan hingga level kabupaten dan kota, sehingga berdampak langsung pada pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Wamendagri ini merupakan sinyal keras bahwa era ketergantungan penuh pada transfer pusat telah berakhir. Pemda dipaksa untuk bertransformasi dari sekadar administrator anggaran menjadi manajer ekonomi yang proaktif. Fokus pada hilirisasi dan penguatan ekosistem bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

Kasus Sidrap menunjukkan bahwa inovasi berbasis potensi lokal, seperti pangan, memiliki daya ungkit tinggi meski dengan APBD terbatas. Namun, replikasi model ini membutuhkan kepemimpinan yang visioner dan birokrasi yang efisien. Tanpa pemahaman mendalam tentang struktur ekonomi lokal, pemda рискуo terjebak dalam stagnasi saat TKD dikurangi.

Tantangan pemerataan pertumbuhan dari provinsi ke kabupaten/kota juga menjadi indikator keberhasilan otonomi daerah yang sesungguhnya. Jika pertumbuhan hanya terpusat di ibu kota provinsi, kesenjangan kesejahteraan akan semakin lebar. Oleh karena itu, kolaborasi antar-daerah dan insentif bagi investasi swasta menjadi kunci utama dalam mengisi ruang kosong akibat penyesuaian TKD.