Kemendagri Beri Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Sulawesi di Empat Kategori Layanan Publik

Kementerian Dalam Negeri menetapkan puluhan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Pulau Sulawesi sebagai penerima Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi yang digelar di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (18/9). Penilaian ini menyasar empat sektor krusial pelayanan publik guna mendorong kepala daerah berlomba meningkatkan kinerja melalui inovasi nyata.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa ajang ini merupakan bagian dari strategi nasional. "Acara ini adalah rangkaian dari kegiatan yang kami telah laporkan kepada Bapak Menko [Polkam], yaitu program memberikan insentif fiskal dengan melakukan penilaian ke sejumlah kriteria yang berhubungan dengan pemerintahan daerah," ujar Tito dalam keterangan resminya. Insentif fiskal menjadi daya tarik utama bagi pemerintah daerah untuk memacu perbaikan layanan warganya.

Pembagian wilayah penilaian ke dalam enam regional—Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali, Maluku-Nusa Tenggara, serta Papua—bukan tanpa alasan. Tito menjelaskan langkah itu diambil agar kompetisi berjalan lebih berimbang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah. "Karena kalau pertandingannya nasional, daerah-daerah yang kemampuan fiskalnya kuat, itu rata-rata mendominasi pemenang," tegasnya. Pendekatan regional ini menutup celah dominasi daerah kaya terhadap daerah dengan anggaran terbatas.

Empat kategori yang dinilai mencakup akses dan kualitas layanan kesehatan; implementasi Program Tiga Juta Rumah; pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah); serta akses dan layanan pendidikan. Pada sektor kesehatan tingkat provinsi, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara keluar sebagai penerima apresiasi. Di level kabupaten, Barru, Banggai, dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) unggul, sementara Kendari, Baubau, dan Gorontalo memimpin di tingkat kota. Untuk Program Tiga Juta Rumah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat meraih penghargaan tingkat provinsi, disusul Morowali, Soppeng, dan Donggala di tingkat kabupaten, serta Makassar, Manado, dan Bitung di tingkat kota.

Kategori pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI menempatkan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sebagai terbaik tingkat provinsi. Luwu Timur, Tana Toraja, dan Sidenreng Rappang menang di tingkat kabupaten, sedangkan Parepare, Palu, dan Kotamobagu unggul di tingkat kota. Terakhir, pada sektor pendidikan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah meraih apresiasi provinsi. Enrekang, Morowali Utara, dan Sinjai menjadi terbaik di tingkat kabupaten, sementara Palopo, Makassar, dan Parepare menempati posisi teratas kota.

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pejabat tinggi negara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, hingga Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi tampak hadir bersama para kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulawesi. Kehadiran lintas lembaga ini menandakan keseriusan pemerintah pusat mengawal kinerja kepala daerah.

Analisis Redaksi

Langkah Kemendagri memecah kompetisi ke dalam enam regional merupakan koreksi penting atas sistem evaluasi pemda selama ini. Selama bertahun-tahun, indeks kinerja sering kali hanya mencerminkan kekuatan APBD, bukan kreativitas birokrasi. Dengan memisahkan Sulawesi dari Jawa-Bali atau Sumatera, daerah seperti Gorontalo atau Soppeng memiliki panggung yang adil untuk membuktikan bahwa keterbatasan fiskal tidak selalu berarti keterbatasan inovasi. Ini adalah pergeseran paradigma evaluasi yang patut dicatat.

Yang perlu diwaspadai adalah konsistensi capaian ini setelah seremoni selesai. Penghargaan harus diikuti verifikasi independen di lapangan. Apakah rumah-rumah dari Program Tiga Juta Rumah benar-benar layak huni? Apakah indikator ASRI berjalan di tingkat kelurahan atau hanya di jalan protokol? Tanpa pengawasan ketat pasca-penilaian, risiko pemda mengejar piagam demi insentif fiskal tanpa memperbaiki substansi layanan akan selalu mengintai.

Secara logis, langkah selanjutnya yang harus ditempuh pemerintah pusat adalah menjadikan hasil evaluasi regional ini sebagai basis alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran berikutnya. Daerah yang terbukti berprestasi di empat kategori tersebut semestinya mendapat prioritas pendanaan agar program mereka bisa direplikasi oleh kabupaten atau kota lain di sekitarnya. Kompetisi sehat antarwilayah hanya akan bertahan jika ada imbal hasil yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.