Amran Sulaiman Bongkar 25 Merek Beras Fortifikasi Abal-abal, Kerugian Konsumen Diduga Capai Rp89 Triliun

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman membongkar praktik curang 25 merek beras fortifikasi yang dinyatakan tidak memenuhi standar (TMS) setelah uji empat laboratorium kredibel membuktikan kandungannya tak sesuai label. Pengumuman inisial merek-merek tersebut mengungkap dugaan kerugian konsumen hingga Rp89 triliun akibat selisih harga jual yang jauh melampaui batas kewajaran.

Dua puluh lima merek berstatus TMS itu diumumkan dalam bentuk inisial: WFO, WFR, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, serta TAR. Amran menjelaskan bahwa produk-produk ini dipasarkan sebagai beras fortifikasi, namun hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan fakta sebaliknya. "Nah ternyata ada dugaan beralih dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi. Setelah kita cek di lab, ada empat lab kredibel, kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya," ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, dikutip Sabtu (19/9/2026).

Harga jual produk-produk tersebut mencekik konsumen. Merek berinisial WFO tercatat dijual Rp57.600 per kg, padahal harga wajarnya hanya Rp13.500 per kg. Selisih dugaan penipuan mencapai Rp44.100 per kg. Merek WFR dijual Rp42.500 per kg dengan harga wajar Rp13.500 per kg, sementara WJK dipatok Rp33.800 per kg dari harga wajar Rp14.900 per kg. Secara keseluruhan, paparan data mencatat rata-rata harga jual Rp23.385 per kg berbanding rata-rata harga wajar Rp13.689 per kg, sehingga selisih dugaan penipuan rata-rata menyentuh angka Rp9.695 per kg.

Amran menegaskan bahwa beras fortifikasi sejatinya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk masyarakat miskin, ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta kelompok yang berkaitan dengan stunting. "Fortifikasi ini adalah untuk stunting, orang miskin, ibu hamil, menyusui, balita, bukan untuk penipuan oleh oknum, pemburu rente. Ini harus tegas," tegasnya. Terkait estimasi kerugian, ia berhati-hati menggunakan diksi hukum. "Diduga ya, tambah diduga. Kita praduga tak bersalah. Itu diduga kerugian Rp89 triliun," ungkap Amran.

Pemerintah langsung mengambil langkah represif. Amran memastikan pelaku yang terbukti melanggar akan dikenai sanksi pencabutan izin dan larangan memasarkan beras di Indonesia. "Kami sudah minta Sestama Deputi yang baru kami lantik, awasi, tindak. Dan yang sudah melanggar kemarin yang fortifikasi, izinnya dicabut. Tidak boleh lagi memasarkan beras di Republik Indonesia," tegasnya dalam keterangannya, dikutip Sabtu (19/9/2026). Langkah ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan tata niaga beras sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang aman.

Untuk mencegah kekosongan pasokan, pemerintah juga memperketat pengawasan distribusi dan harga beras premium. Amran meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyaluran beras premium karena stok yang tersedia masih banyak, termasuk segera memasok toko retail dan jaringan retail modern. "Beras premium kami minta Bulog optimalkan mensuplai, karena stoknya banyak. Itu bagaimana mensuplai toko-toko retail, modern, itu segera disuplai," ujarnya. Ia menambahkan, "Tidak boleh tidak ada kata lain kecuali memenuhi kebutuhan masyarakat." Dukungan politik mengalir dari anggota Komisi IV DPR RI Endang S. Thohari. "Saya sangat mendukung sekali apa yang dikerjakan oleh Menteri Pertanian. Beras fortifikasi yang sudah diedarkan ke masyarakat itu sangat merugikan masyarakat yang memerlukan," ujar Endang. Ia menyayangkan temuan perusahaan yang memalsukan kualitas beras tersebut. "Karena ternyata setelah dianalisa ada beberapa perusahaan yang memalsukan kualitasnya. Nah ini sangat disesalkan karena kita di masyarakat itu sangat mengharapkan bahwa beras-beras fortifikasi itu adalah beras yang berkualitas tinggi, yang mengandung vitamin, antioksidan dan juga keperluan untuk ibu-ibu hamil dan juga stunting anak-anak," katanya. Endang pun mendesak sidak langsung ke gerai penjualan. "Saya sangat mendukung bahwa harus ada pengawasan yang ketat dan sidak kepada gerai-gerai yang menjual beras fortifikasi," ujarnya. Soal hukuman, ia tak main-main: "Saya kira lebih baik diberi peringatan dan dihukum seberat-beratnya karena itu sangat merugikan kesehatan masyarakat kita."

Analisis Redaksi

Angka dugaan kerugian Rp89 triliun bukanlah nominal kecil. Jika selisih rata-rata dugaan penipuan berada di kisaran Rp9.695 per kg, maka volume beras fortifikasi abal-abal yang telah beredar di pasar nasional terindikasi sangat masif. Fakta bahwa modus operandinya berupa pengalihan status dari beras premium menjadi beras fortifikasi menunjukkan adanya celah sistemik dalam rantai verifikasi mutu pangan. Pelaku memanfaatkan urgensi program penurunan stunting untuk meraup margin keuntungan yang tidak masuk akal, menjadikan kelompok paling rentan sebagai korban utama eksploitasi komersial.

Pencabutan izin edar dan larangan total memasarkan beras di Indonesia merupakan sinyal deterens yang diperlukan. Namun, efektivitas instruksi Amran kepada Sestama Deputi Bapanas yang baru dilantik akan sangat bergantung pada kecepatan eksekusi di lapangan. Seruan Endang S. Thohari untuk melakukan sidak langsung ke gerai-gerai penjual harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum lintas kementerian. Tanpa penelusuran aliran dana dari selisih harga puluhan ribu rupiah per kilogram itu, pembongkaran kasus ini berisiko berhenti sekadar pada tataran administratif tanpa menyentuh aktor intelektual di balik jaringan pemburu rente tersebut.

Perintah kepada Perum Bulog untuk segera menggenjot pasokan beras premium ke jaringan retail modern adalah langkah mitigasi jangka pendek yang logis. Ketika kepercayaan publik terhadap beras fortifikasi anjlok, konsumen kelas menengah ke bawah berpotensi beralih mencari alternatif yang justru memicu lonjakan permintaan pada segmen premium. Ketersediaan stok Bulog yang diklaim melimpah harus benar-benar terdistribusi merata agar tidak terjadi kelangkaan artifisial yang dimanfaatkan spekulan baru. Stabilitas harga pangan tidak bisa hanya dijaga lewat konferensi pers, melainkan melalui pergerakan truk-truk logistik yang nyata ke titik-titik distribusi.