Subsidi BBM Pakistan Mulai Berlaku, Warga Karachi Kesulitan Daftar di Tengah Harga Melonjak

Program subsidi bahan bakar bagi pemilik sepeda motor, becak bermotor, dan kendaraan hingga 800 cc resmi digulirkan pemerintah Pakistan sejak Rabu (16/9) malam, namun hari pertama pelaksanaan justru menimbulkan kekacauan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) di Karachi.

Warga telah berhari-hari mengantre untuk mendaftarkan nomor kendaraan dan kartu identitas guna memperoleh bantuan 100 rupee per liter, setara US$0,36 atau sekitar Rp6.344, dengan batas kuota bulanan. Kebijakan ini diberlakukan setelah harga bensin menembus 380 rupee per liter — sekitar US$1,37 atau Rp24.144 — sedangkan solar mencapai 409 rupee atau US$1,48 (Rp26.082) per liter.

"Bagaimana orang yang tidak bisa membaca dan menulis dapat bertahan hidup jika kondisinya dibuat sesulit ini?" tanya Musharraf, salah satu warga yang ditemui di luar SPBU, Kamis (17/9). Keluhannya merepresentasikan segmen rakyat miskin yang justru jadi sasaran program, tapi paling kesulitan mengakses sistem pendaftaran digital yang dipakai pemerintah.

Kenaikan harga energi ini bukan fenomena domestik semata. Perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran selama berbulan-bulan telah mengganggu aliran minyak dan gas global melalui Selat Hormuz. Harga gas spot Asia melonjak mendekati US$30 per juta British thermal unit (MMBtu) pekan ini, melonjak drastis dari level US$10 sebelum konflik. Shell memperkirakan dunia kehilangan sekitar 36 juta ton pasokan LNG dari Timur Tengah sepanjang tahun ini.

Tekanan fiscal semakin berat. Upah minimum di Pakistan hanya berkisar US$145 atau Rp2,5 juta per bulan, jauh di bawah daya beli yang dibutuhkan untuk membayar BBM harga pasar. Sektor usaha pun berteriak. Wakil Ketua Pakistan Petroleum Dealers Association, Tariq Hassan, menilai pelaku usaha tidak dilibatkan dalam penyusunan skema subsidi. Lahore Chamber of Commerce & Industry mendesak pemerintah memangkas pungutan bahan bakar karena biaya energi tinggi dinilai melumpuhkan daya saing eksportir.

Krisis energi tidak berhenti di BBM. Data Independent System Market Operator menunjukkan sektor kelistrikan membutuhkan hingga 400 juta kaki kubik gas per hari selama musim dingin, sementara baru dua kargo LNG yang dikonfirmasi untuk September. Pemerintah berupaya keras mencegah terulangnya penutupan massal kegiatan bisnis seperti yang terjadi awal tahun 2026 akibat keterbatasan pasokan.

Analisis Redaksi

Subsidi tertarget memang efisien secara teori fiskal, tapi implementasi di Pakistan mengabaikan realitas lapangan: infrastruktur digital tidak merata, literasi rendah, dan birokrasi yang justru menambah beban bagi yang paling butuh. Ketika sistem pendaftaran jadi halangan, subsidi berubah jadi insentif bagi kelas menengah yang punya akses teknologi, bukan jaring pengaman bagi rakyat miskin.

Geopolitik Timur Tengah terus mendikte harga energi global, dan Pakistan — negara importir neto — tidak punya ruang manuver besar. Tanpa reformasi struktural di sisi pasokan dan efisiensi distribusi, subsidi hanya akan jadi plester sementara yang menguras anggaran negara. Langkah logis selanjutnya: pemerintah harus memperbaiki mekanisme verifikasi, melibatkan asosiasi dealer, dan bersiap untuk skenario harga energi yang tetap volatil hingga perang di Selat Hormuz usai.