MenPAN RB Tunggu Menkeu Bahas Pindah Gaji ASN ke Himbara, Pakar Peringatkan Risiko Likuiditas BPD

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masih menunggu jendela waktu dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membahas wacana pemindahan rekening gaji Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dari Bank Pembangunan Daerah ke Himpunan Bank Negara.

Rini mengungkapkan hal tersebut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9). Ia mengakui belum bisa menentukan kapan pertemuan itu digelar karena Suahasil sedang menyelesaikan konsolidasi internal di kementeriannya. "Saya mesti ketemu Pak Suahasil. Beliau kan sedang konsolidasi internal. Sesegera mungkin," ujarnya, sambil berharap pertemuan bisa terlaksana pekan depan, bukan pekan ini.

Wacana ini pertama kali terbuka lebar setelah Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia menyuarakan keberatan saat rapat dengar pendapat dengan Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Kamis (3/9) lalu. Perwakilan serikat, Sigit, memperingatkan adanya efek berantai yang mengancam tiga pilar utama BPD: tenaga kerja, bisnis perbankan, dan perekonomian daerah. Dari sisi likuiditas, dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang menjadi tulang punggung bank daerah diprediksi akan merosot tajam.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menilai tidak ada urgensi mendesak di balik rencana tersebut. Dalam wawancara dengan CNNIndonesia.com, Selasa (15/9), ia menjelaskan gaji PNS justru menjadi sumber dana murah dan stabil bagi BPD. Penarikan massal dana itu akan memicu kenaikan biaya dana (cost of fund), menyempitkan ruang penyaluran kredit ke masyarakat, hingga berdampak pada kredit UMKM dan sektor produktif yang jadi lebih mahal. "Dampaknya dapat menjalar ke ekonomi daerah. Berkurangnya dana murah berpotensi membuat kredit UMKM dan sektor produktif lebih mahal sekaligus menciptakan liquidity leakage dari daerah ke bank nasional," tegas Rizal.

Sikap serupa diungkapkan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede. Dia menilai pemerintah harus menunjukkan dulu persoalan fundamental yang ingin diselesaikan sebelum mengubah arsitektur pembayaran sebesar itu. Apakah ada kegagalan pembayaran gaji, biaya transaksi terlalu tinggi, kelemahan pengawasan, atau kendala teknologi pada BPD? "Jika masalah dasarnya tidak jelas, pemindahan secara seragam justru berisiko menciptakan biaya ekonomi yang lebih besar daripada manfaat administratifnya," ujar Josua saat dihubungi terpisah.

Ancaman nyata sudah terbayang di depan mata: BPD kehilangan fondasi dana murah, kapasitas intermediasi di daerah menyusut, dan ribuan tenaga kerja bank daerah berpotensi terancam PHK. Sementara itu, dana publik justru mengalir keluar dari sistem ekonomi lokal menuju perbankan nasional, melemahkan daya tahan perekonomian daerah yang selama ini didorong oleh peran BPD.

Analisis Redaksi

Kebijakan sentralistik memindahkan payroll ke Himbara terkesan mengutamakan efisiensi administrasi dan penguatan likuiditas bank milik negara, tetapi mengabaikan fungsi sosial dan ekonomi BPD sebagai mesin penggerak daerah. Tanpa kajian dampak komprehensif, langkah ini berpotensi mematikan "bank pertama" di banyak daerah yang justru menjangkau segmen UMKM dan sektor produktif yang tidak disentuh bank besar.

Pertemuan Rini dan Suahasil pekan depan akan menjadi uji nyata apakah pemerintah mendengar suara serikat pekerja dan pakar ekonomi, atau justru mendorong efisiensi birokrasi yang buta terhadap realitas mikro di daerah. Jika tidak ada perbaikan fundamental pada tata kelola BPD—seperti penguatan governance dan transformasi digital—pemindahan rekening gaji hanyalah solusi instan yang menciptakan krisis baru di lini depan perekonomian rakyat.