Menko Ferry Juliantono Dorong Pelaku UMKM Magelang Bentuk Koperasi Perkuat Kekuatan Tawar

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di Magelang untuk segera membentuk koperasi guna memperkuat posisi tawar di pasar. Aperan itu disampaikannya saat kunjungan kerja ke Kota Magelang, Jumat (18/9/2026), untuk melihat langsung dinamika usaha kecil di tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya di hadapan ratusan pelaku usaha lokal, Menko Ferry menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar formalitas hukum, melainkan instrumen strategis untuk mengumpulkan modal dan membuka akses pasar yang lebih luas. "Koperasi memberikan kekuatan kolektif yang tidak dimiliki usaha perorangan," ujarnya sambil mencontohkan keberhasilan koperasi petani di sejumlah daerah yang berhasil menembus pasar ekspor.

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Menkop) saat ini menyusun skema insentif dan pembinaan khusus bagi koperasi baru yang dibentuk oleh kelompok UMKM dan ekonomi kreatif. Skema itu mencakup kemudahan perizinan berbasis elektronik hingga pendampingan pengelolaan keuangan oleh tim teknis kementerian.

Langkah ini merespons realita di lapangan di mana ribuan pelaku usaha kreatif Magelang — dari kerajinan kayu, batik, hingga kuliner — masih beroperasi secara individual dan rentan terhadap fluktuasi harga bahan baku. Tanpa badan hukum, mereka kesulitan mengakses skema kredit usaha rakyat (KUR) bunga rendah maupun program bantuan modal dari BUMDes dan BUMN.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Magelang mencatat potensi besar terbentuknya minimal 50 koperasi baru dari sektor ekonomi kreatif saja hingga akhir tahun ini. Kepala Dinas setempat, yang hadir mendampingi Menko, memastikan timnya siap menggelar klinik pendirian koperasi keliling ke setiap kecamatan mulai pekan depan.

Analisis Redaksi

Instruksi Menko Ferry di Magelang menandakan geseran fokus kebijakan dari sekadar mendaftarkan koperasi ke arah pembinaan fungsional. Dulu, target jumlah koperasi sering kali melahirkan entitas "koperasi kertas" yang tidak beroperasi. Kali ini, keterlibatan Dinas setempat dalam klinik pendirian keliling menunjukkan keberanian birokrasi turun ke lapangan — langkah yang jarang terlihat dalam dekade terakhir.

Tantangan selanjutnya bukan pada pendirian, tapi pada tata kelola profesional. Banyak koperasi UMKM gagal karena pengurusnya tidak memisahkan keuangan pribadi dan organisasi. Jika Kementerian Koperasi serius mengeksekusi standar akuntansi dan audit rutin bagi koperasi penerima bantuan, gerakan ini punya peluang nyata mengubah lanskap ekonomi kerakyatan di Magelang. Jika tidak, ini hanya akan menambah daftar panjang koperasi "mati suri" di data Kemendagri.