BULOG Optimalkan Dua Instrumen Pemerintah Kendalikan Harga Beras

Perum BULOG menggerakkan dua instrumen utama penugasan pemerintah guna mengunci stabilitas harga beras di tingkat produsen dan konsumen. Langkah itu diambil saat pasokan beras kering kamar harian (GKP) memasuki musim panen yang dinilai krusial bagi keseimbangan pasar domestik.

Kedua jurus tersebut berupa Operasi Pasar Khusus (OPK) untuk menopang harga jual eceran (HJE) di sisi konsumen, serta pembelian beras gabah kering panen (GKP) secara langsung dari petani melalui Skema Harga Patokan Tertinggi (HPT) guna mengamankan pendapatan petani. "Kami memastikan tidak ada celah bagi spekulasi harga saat arus panen deras," ujar Direktur Utama BULOG Bayu Krisnamurthi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/9/2026).

Realisasi OPK hingga pertengahan September mencatat volume distribusi 180.000 ton beras medium ke 34 provinsi, dijual di tingkat eceran Rp 10.800 per kilogram. Sementara realisasi pembelian GKP mencapai 1,2 juta ton sejak awal tahun, melebihi target kuartal III sebesar 950.000 ton. Gudang BULOG di 450 titik tersebar memastikan aliran logistik tidak macet di wilayah pedalaman.

Kebijakan dua jalur ini merupakan kelanjutan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2024 yang menegaskan kedaulatan pangan non-negosiabel. Tahun lalu, fluktuasi harga GKP di tingkat petani pernah anjlok ke Rp 4.200 per kilogram saat panen raya, memaksa pemerintah mengeluarkan subsidi darurat Rp 3,8 triliun. Evaluasi internal BULOG menilai intervensi dini tahun ini lebih efisien dibanding kebijakan reaktif.

Petani di Karawang, Jawa Barat, mengakui manfaat skema HPT. "Beras kami terbeli Rp 5.500 per kg, naik dari Rp 4.800 tahun lalu," kata Sarjono (52), petani sawah 2 hektare di Kecamatan Rawamerta. Ia menambahkan, proses pembayaran via transfer Bank BRI berlangsung dua hari kerja setelah penimbangan di titik beli BULOG desa. Di sisi konsumen, survei harga pasar tradisional Jakarta menunjukkan beras medium stabil di rentang Rp 11.000--11.500 per kg sejak Juni.

Kementerian Perdagangan mencatat cadangan beras pemerintah (CBP) per 15 September menyentuh 2,1 juta ton, level tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka itu di atas ambang aman 1,5 juta ton yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Koordinasi rutin antara BULOG, Kementerian Pertanian, dan Bulog Sub Divre memastikan data panen real-time terintegrasi ke sistem Siskatannas.

Analisis Redaksi

Strategi BULOG tahun ini bergeser dari "mencapai target volume" ke "mengendalikan titik harga kritis". Pembelian GKP di atas HPT menciptakan efek lantai harga bagi petani, sementara OPK massal menciptakan efek langit-langit harga bagi konsumen. Pendekatan cembung ini secara teori menutup ruang main spekulan tengah yang kerap memanfaatkan asimetri informasi musim panen.

Risiko terbesar bukan pada volume, tapi pada kualitas dan kecepatan alir dana. Pengaduan petani soal penolakan gabah berlabel "kadar air tinggi" masih muncul di sejumlah Divre, mengindikasikan standar mutu di lapangan belum sepenuhnya harmonis dengan ketentuan pusat. Sementara itu, realisasi OPK di daerah 3T masih bergantung pada armada angkutan darat yang biayanya naik 15 persen akibat kenaikan BBM subsidi. Jika logistik internal tidak dioptimalkan, margin efisiensi BULOG akan tipis.

Langkah logis selanjutnya adalah memperkuat sinergi data satelit Lapan dengan sistem informasi geografis (SIG) BULOG untuk memetakan luas panen real-time per kecamatan. Integrasi itu memungkinkan penargetan OPK dan pembelian GKP bersifat presiktif, bukan lagi reaktif menunggu laporan lapangan. Tanpa lompatan teknologi itu, dua jurus BULOG hari ini berisiko terjebak dalam siklus kebijakan "mengejar musiman" setiap tahun.