Thailand Hidupkan Kembali Proyek Land Bridge Rp547 Triliun, Takut Selat Malaka Jadi Hormuz Kedua

Thailand menggenjot kembali proyek Land Bridge bernilai 1 triliun baht atau sekitar Rp547 triliun untuk menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, langkah antisipasi jika Selat Malaka mengalami nasib serupa Selat Hormuz yang kini membara akibat ketegangan AS-Iran.

Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menilai proyek ini sangat menguntungkan secara ekonomi. "Dia melihatnya sebagai peluang ekonomi bagi Thailand dan bagi investor asing, jika proyek itu bisa dijalankan," ujar juru bicara pemerintah Rachada Dhanadirek pada April lalu, dikutip Reuters.

Dalam rancangan, Land Bridge akan menggabungkan dua pelabuhan laut dalam: satu di Ranong di Laut Andaman dan satu lagi di Chumphon di Teluk Thailand. Kedua titik akan dihubungkan jalan dan rel sepanjang 90 kilometer, ditopang infrastruktur energi berupa jaringan pipa.

Rute tersebut diproyeksikan menjadi alternatif kapal yang melintasi Selat Malaka, menjadikannya jalur terpendek dari Asia Timur menuju Timur Tengah dan Eropa. Pemerintah Thailand khawatir Selat Malaka bisa menjadi "the next Hormuz" mengingat strategisnya bagi perdagangan global.

Ini bukan kali pertama gagasan ini digulirkan. Pemerintah sebelumnya sudah menyusun undang-undang Jembatan Darat, namun proposal itu runtuh di tengah gejolak politik. Warga banyak yang menolak, sementara sidang publik serta penilaian dampak lingkungan dan kesehatan (Amdal) hingga kini belum rampung.

Selat Hormuz sendiri saat ini masih membara. Rute vital itu ditutup buntut serangan brutal AS dan sekutu dekatnya Israel ke Iran, menciptakan ketidakpastian bagi aliran minyak dan perdagangan dunia yang membuat Bangkok bergerak cepat.

Analisis Redaksi

Logika strategis Thailand jelas: diversifikasi rute bukan lagi pilihan tapi keharusan. Selat Malaka menangani separuh perdagangan dunia dan hampir 80 persen impor minyak Asia Timur — satu titik kegagalan yang terlalu berisiko jika geopolitik memburuk. Land Bridge menawarkan bypass darat yang mengurangi ketergantungan pada selat sempit itu, sekaligus memposisikan Thailand sebagai hub logistik baru.

Namun ratusan triliun rupiah dan 90 kilometer rel-jalan-pipa di wilayah rawan gempa dan ekosistem sensitif bukan hal sepele. Kegagalan proyek sebelumnya di tengah gejolak politik dan perlawanan warga menunjukkan celah legitimasi yang belum tertutup. Tanpa Amdal lengkap dan konsensus sosial, proyek ini berisiko macet di tengah jalan — atau pire, jadi monumen korupsi infrastruktur besar yang menanggung beban keuangan generasi mendatang.

Langkah logis selanjutnya: Thailand harus membuktikan kelayakan finansial di luar narasi keamanan. Investor asing butuh kepastian hukum, bukan semangat nasonalisme. Jika Bangkok serius, tahap selanjutnya bukan pembukaan lahan tapi penyelesaian Amdal transparan, dialog tulus dengan komunitas terdampak, dan skema pembiayaan yang tidak membebani APBN. Tanpa itu, Land Bridge hanya tinggal jembatan di atas kertas.