Misbakhun Bantah Terlibat Kasus Pita Cukai Ilegal, Siap Dibuktikan

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan tidak pernah terlibat satu rupiah pun dalam dugaan transaksi pita cukai rokok ilegal, menjawab narasi media yang mengaitkan namanya dalam kasus tersebut. Bantahan tegas itu disampaikannya kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/9/2026), sebagai respons atas siniar yang menyebut dirinya memperoleh keuntungan jutaan rupiah per rim pita cukai melalui pertemuan dengan pengusaha rokok di sebuah hotel.

Misbakhun membantah sekaligus narasi yang menghubungkannya dengan Adi Harnowo, mantan tenaga ahlinya selama dua periode legislatif 2014-2019 dan 2019-2024. "Saat saya Ketua Komisi XI, saya tidak menjadikan Adi Harnowo itu tenaga ahli saya," ujarnya, memisahkan diri dari aktivitas mantan stafnya yang dilaporkan melakukan pembicaraan dengan pengusaha rokok di hotel terkait transaksi pita cukai.

Soal tuduhan pertemuan di hotel, Misbakhun menantang kejelasan narasi tersebut. "Hotel apa? Kapannya? Kalau itu pertemuan yang sangat serius," kata dia, menilai klaim tanpa identitas tempat dan waktu justru melemahkan tuduhan. Ia menegaskan tidak pernah bertemu pengusaha rokok untuk membahas transaksi pita cukai maupun mengambil keuntungan pribadi dari aktivitas tersebut.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan sikapnya yang konsisten membela petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau (IHT) didasarkan pada representasi konstituen di Dapil Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur. "Buruh-buruh pabrik tembakau itu ngevote saya," ucapnya, mengakui sering mengkritik kebijakan kenaikan tarif cukai yang dianggap terlalu bergantung pada instrumen harga untuk menekan prevalensi merokok.

Menurut Misbakhun, kenaikan pita cukai yang dramatis dan konsisten setiap tahun justru menekan industri tembakau yang selama ini diklaim inelastis terhadap krisis. "Terbukti dalam sejarah bahwa pertama kali industri tembakau mengalami tekanan karena apa? Karena kenaikan pita cukai," katanya. Ia mengakui siap menghadapi serangan politik atas posisinya, namun menantang pihak manapun untuk membuktikan adanya transaksi uang yang diterimanya.

Analisis Redaksi

Bantahan Misbakhun mencerminkan dinamika tekanan politik yang dihadapi pejabat legislatif yang bersuara kritis terhadap kebijakan fiskal sektor tembakau. Penentangan narasi hotel tanpa detail spesifik — nama, tanggal, bukti visual — menciptakan ruang abu-abu yang bisa dieksploitasi lawan politik, namun juga membuka peluang bagi Misbakhun untuk menuntut pembuktian hukum yang bersifat objektif. Komisi XI yang dipimpinnya justru mengawasi sektor keuangan dan perindustrian, posisi yang membuatnya rentan Tuduhan konflik kepentingan.

Konsistensinya menentang kenaikan cukai bertahun-tahun — termasuk saat membahas UU HPP dan APBN — kini diuji dengan tuduhan yang menyentuh integritas pribadi. Jika pembuktian tidak menemukan jejak uang, narasi ini justru memperkuat citra Misbakhun sebagai politikus yang "diserang karena prinsip". Sebaliknya, jika muncul bukti transfer atau saksi korporator, posisinya di pimpinan komisi strategis akan jadi tidak tenable. Mekanisme pengawasan internal DPR dan Kehormatan Hakim (MK) akan jadi uji nyata bagi institusi legislatif.