Thailand Bangun Land Bridge Rp547 Triliun Cegah Malaka Jadi Hormuz Kedua

Thailand menghidupkan kembali proyek Land Bridge bernilai 1 triliun baht atau sekitar Rp547 triliun untuk menciptakan jalur pintas menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Langkah ini diambil menyusul ketegangan tinggi di Selat Hormuz yang membuat Jakarta dan negara-negara Asia Tenggara khawatir Selat Malaka menjadi target berikutnya.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menilai proyek ini sangat menjajikan secara ekonomi. "Dia melihatnya sebagai peluang ekonomi bagi Thailand dan bagi investor asing, jika proyek itu bisa dijalankan," kata juru bicara pemerintah Thailand, Rachada Dhanadirek, pada April lalu, dikutip Reuters.

Dalam rancangan pemerintah, Land Bridge akan menggabungkan dua pelabuhan laut dalam: satu di Ranong di Laut Andaman dan satu lagi di Chumphon di Teluk Thailand. Kedua titik itu akan dihubungkan oleh jalan dan rel sepanjang 90 kilometer, didukung infrastruktur energi seperti jaringan pipa.

Rute tersebut diproyeksikan menjadi alternatif bagi kapal-kapal yang biasanya melintasi Selat Malaka. Jika terealisasi, jalur ini akan menjadi rute terpendek bagi lalu lintas perdagangan Asia Timur menuju Timur Tengah dan Eropa.

Namun, jalan menuju proyek raksasa ini tidak mulus. Pemerintah Thailand sebelumnya sudah menyusun undang-undang Jembatan Darat, tetapi proposal itu gagal di tengah gejolak politik domestic. Tolakan warga pun keras, sementara sidang publik serta penilaian dampak lingkungan dan kesehatan (AMDAL) hingga kini belum rampung.

Pemicu darurat ini jelas terlihat dari situasi di Timur Tengah. Selat Hormuz saat ini masih membara gegara perang Amerika Serikat dan Iran. Rute strategis itu ditutup buntut serangan brutal AS dan sekutu dekatnya Israel ke negara Timur Tengah itu, mengancam aliran minyak global dan menggetarkan keamanan maritim internasional.

Analisis Redaksi

Keputusan Bangkok memicu ulang proyek ini bukan sekadar kalkulasi ekonomi murni, melainkan taruhan geopolitik darurat. Ketakutan "Malaka jadi Hormuz kedua" nyata terasa di meja perencanaan strategis Thailand, mengingat mayoritas impor energi dan ekspor manufaktur Asia Tenggara melewati selat sempit itu. Jika Hormuz benar-benar tertutup total, tekanan ke Selat Malaka akan melonjak drastis, menciptakan kemacetan maritim dan kerentanan keamanan yang tidak ever bisa ditangani hanya dengan patroli rutin.

Tantangan terbesar justru bukan di laut, tapi di darat: politik domestik Thailand yang volatil dan resistensi sosial yang kuat. Biaya Rp547 triliun adalah angka fantastis yang memerlukan komitmen jangka panjang melebihi siklus pemerintahan tunggal. Tanpa legitimasi publik dan kelengkapan AMDAL yang transparan, proyek ini berisiko mengulang kegagalan lalu, menghabiskan anggaran tanpa tiang tunggal pun yang berdiri. Investor asing akan menunggu kepastian hukum, bukan hanya janji mulut Perdana Menteri.