Purbaya Didesak Batalkan Perombakan 400 Pejabat: Dirjen Pajak-Beacukai Temukan Nama Melompati Seleksi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat melakukan perombakan massal terhadap 50 pejabat Eselon II dan 350 Eselon III pada Kamis, 10 September, mencakup Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, BLU, hingga direksi Special Mission Vehicle di bawah naungan Kemenkeu.

Empat hari kemudian, tepat pada Senin, 14 September, Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya melalui Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 saat ia tengah menghadiri rapat bersama DPD RI, lalu menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengisi sisa masa jabatan periode 2024-2029.

Usai menyerahkan jabatan kepada Suahasil pada Selasa, 15 September, Purbaya mengakui perombakan tersebut menjadi "sebagian" alasan pencopotannya, namun menepis adanya gesekan internal dan menegaskan pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Kebijakan itu lalu digugat dari dalam. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta pembatalan perombakan usai menemukan nama-nama "ajaib" yang melompati proses assessment talent management, dinilai memberikan sinyal negatif bagi pegawai yang telah melewati seluruh tahapan ujian seleksi.

Bimo memastikan pejabat yang tidak memenuhi syarat akan dicoret dan dikembalikan ke posisi asal, langkah yang ia sebut selaras dengan komitmen Menkeu Suahasil untuk mengevaluasi seluruh kebijakan era Purbaya. Suahasil sendiri menunggu masukan seluruh unit Eselon I sebelum menentukan langkah selanjutnya, mengingat penunjukan pejabat melibatkan koordinasi lintas unit.

Analisis Redaksi

Perombakan ujung-ujung masa jabatan Purbaya menciptakan kekacauan administratif yang justru membuka celah bagi praktik nepotisme atau kepentingan tertentu menyusup ke struktur strategis DJP dan DJBC. Kecepatan pencopotan Purbaya — hanya empat hari pasca perombakan — mengindikasikan Presiden Prabowo tidak menunggu evaluasi berbulan-bulan; sinyal dari aparat pengawas internal atau laporan kecurangan proses seleksi kemungkinan besar telah tiba di meja Istana sebelum keputusan Kepres 97P dikeluarkan.

Permintaan pembatalan dari dua Dirjen paling senior justru memperkuat dugaan adanya pelanggaran prosedur sistematis. Bimo dan Djaka tidak hanya melindungi moral pasukan, tapi juga mengamankan legitimasi kepemimpinan mereka di era Suahasil. Jika Suahasil meneruskan evaluasi hingga ke akar masalah — siapa yang menyusulkan nama-nama "ajaib" ke dalam daftar usulan rotasi — kasus ini bisa jadi momentum pembersihan birokrasi pajak dan bea cukai yang selama ini tertutupi oleh rotasi rutin.

Langkah selanjutnya yang logis: Suahasil akan membatalkan SK perombakan 10 September secara bertahap, mengembalikan pejabat ke posisi lama, lalu menggelar rotasi ulang berbasis talent management yang transparan. Risikonya, stabilitas organisasi terganggu sebentar, tapi keuntungan jangka panjang — kepercayaan publik dan integritas sistem meritokrasi — jauh lebih besar. Ini uji nyata bagi Suahasil apakah reformasi birokrasi benar-benar jadi prioritas atau hanya retorika.