Prabowo Buka Suara soal Lawatan Intensif: Tak Sopan Tolak Undangan, Prinsip Non-Blok Tetap Pegangan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerapnya lawatan ke luar negeri bukan sekadar rutinitas protokoler, melainkan konsekuensi logis dari prinsip diplomasi yang menghormati undangan mitra strategis. Ia menegaskan kehadiran Indonesia di berbagai forum internasional bertujuan menjaga ketidakberpihakan, menolak terjebak dalam satu blok kekuatan tertentu.

"Bahwa Rusia termasuk yang paling sering atau agak sering undang Presiden Indonesia, kan tidak baik kalau diundang kita tidak datang," ujar Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab mengutip rilis Bakom RI, Rabu (16/9). Kalimat tegas itu membuka jendela pemikiran sang komandan tertinggi soal etika diplomasi: hadir ketika dipanggil, terlepas dari geopolitik yang mengering.

Daftar tujuan kunjungan yang ia sebutkan mencakup spektrum luas: Perancis, Inggris, Turki, negara-negara Arab seperti Mesir, Uni Emirat Arab, dan Qatar, hingga Tiongkok dan Jepang. Ia menyoroti Rusia secara spesifik, bukan tanpa alasan. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu dianggap memiliki posisi strategis, wilayah luas, dan kekayaan sumber daya alam masif, ditambah tradisi hubungan bilateral yang sudah lama terjalin.

Logika yang sama ia terapkan untuk Amerika Serikat dan negara lain. "Tapi kalau saya diundang, kalau ke Amerika saya diundang, saya datang. Kan begitu kan? Jadi, intinya itu," tandasnya dengan nada pragmatis. Baginya, memenuhi undangan sahabat adalah inti diplomasi menjaga komunikasi dan hubungan baik, bukan sekadar gestur simbolis.

Di balik intensitas pergerakan itu, Prabowo menegaskan landasan fundamental: politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak mau ikut blok-blok manapun, warisan non-aligned yang dijaga ketat. Prinsip itu member ruang agar negara tetap mandiri menentukan sikap, sambil aktif membangun persahabatan dan kerja sama sesebisa banyaknya dengan siapa pun.

Analisis Redaksi

Penjelasan Prabowo mengakhiri spekulasi soal kecenderungan ke satu sisi, terutama terkait kedekatan dengan Moskwa. Narasi "hadir saat diundang" adalah respons realistis terhadap realitas multipolar: Indonesia butuh akses ke teknologi Barat, pasar Timur, dan sumber daya Rusia sekaligus. Risikonya, konsistensi retorik ini harus dibuktikan dengan hasil konkret — investasi masuk, pertahanan terkuat, dan posisi Indonesia dihitung di meja negosiasi global — agar tidak terkesan hanya "tamu yang selalu hadir" tanpa bobot strategis.

Langkah selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah translasi diplomasi ke dalam negeri. Kementerian Luar Negeri dan Kemendag harus menyusun kerangka kerja agar setiap lawatan Presiden melahirkan komitmen bilateral yang mengikat, bukan hanya MoU ceremonial. Publik juga berhak menuntut transparansi soal biaya dan hasil nyata setiap rangkaian kunjungan tersebut demi pertanggungjawaban negara.