Prabowo Abaikan Survei Rating 40-50 Persen: Fokus Swasembada Pangan Satu Tahun
Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menjawab penurunan approval rating pemerintahnya yang melambung di kisaran 40 hingga 50 persen menurut sejumlah lembaga survei dengan sikap yang sengaja dijauhkan dari aritmatika popularitas. Dalam dialog tertutup dengan jurnalis senior dan pakar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Minggu (6/9/2026) yang disiarkan CNBC Indonesia Rabu (16/9/2026), ia menegaskan legitimasi kepemimpinan bersumber dari sumpah jabatan, bukan angka polling.
"Saya bekerja untuk rakyat. Saya disumpah, menurut saya ini keyakinan ya. Nanti pada saatnya rakyat yang akan memutuskan apa saya dikasih mandat lagi atau tidak," tegasnya. Soal risiko politik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai terburu-buru, Prabowo mengibaratkan kehidupan sebagai rangkaian risiko yang wajib dihadapi. "Hidup adalah risiko, anda naik mobil itu risiko, ya kan? Tapi yang penting begini mbak ya. Orang lapar itu enggak bisa nunggu lama. Orang lapar di negara seperti kita yang berani masuk G20, saya pribadi saya tidak terima," ujarnya dengan nada yang tidak terbantahkan.
Kepala Negara itu mengakui sengaja mempercepat target swasembada pangan dari empat tahun menjadi satu tahun, sebuah keputusan yang ia sebut sebagai respons darurat terhadap geopolitik global. Perang di Timur Tengah telah mengacaukan rantai pasokan, mendorong harga beras melonjak di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, hingga Jepang. "Jadi kalau Anda bilang saya ngegas, iya. Saya beri waktu tadinya swasembada pangan empat tahun. Tapi terus terang aja saya harus mengakui saya punya tim pertanian, saya punya Menteri Pertanian yang hebat," katanya, menyerahkan kredit pada aparatur kabinetnya.
Kesalannya terlihat jelas saat menanggapi penilaian negatif dari kalangan pakar yang ia sebut enggan mengakui prestasi pencapaian swasembada pangan dalam waktu singkat. "Ini ada pakar-pakar yang menganggap dirinya pintar apa dia tidak mau mengakui prestasi bangsa. Padahal dia nikmati. Saya hati saya ya sudah, saya kerja untuk rakyat. Itu saja bagi saya dan tim saya dan menteri-menteri saya. Jadi apa ya risiko ada, tapi saya percaya dengan evidence dan kebenaran," tuturnya, menolak terjebak dalam debat teoretis yang terpisah dari realita lapangan.
Keyakinan elektoral menuju 2029 pun ia bangun bukan dari data survei, tapi dari respon langsung massa saat blusukan. "Jadi saya pikir saya kok yakin sekali kalau tiap kali saya muncul di rakyat, rakyat berbondong-bondong nyambut saya. Jadi bagi saya yang penting saya kerja, kita kerja," ujarnya. Soal beban survei untuk pilpres mendatang, ia menjawab singkat namun tegas: "Nggak, saya percaya dengan kearifan rakyat kita. Rakyat kita tidak sudah tidak bodoh lagi. Iya."
Analisis Redaksi
Respons Prabowo menandakan geseran paradigma komunikasi politik: dari manajemen persepsi berbasis data survei ke legitimasi berbasis output kebijakan keras. Dengan mengaitkan percepatan swasembada pangan pada ancaman geopolitik nyata, ia membingkai kebijakan kontroversial sebagai langkah survival nasional, bukan sekadar proyek popularitas. Strategi ini berisiko tinggi; jika target satu tahun gagal tercapai atau MBG menimbulkan beban fisik yang tak tertahankan, narasi "evidence dan kebenaran" akan berbalik menyerang kredibilitasnya.
Penolakan terhadap kritik para pakar menunjukkan ketidaksabaran Presidensial terhadap prosedur birokrasi dan analisis teknokratik yang dinilai melumpuhkan kecepatan eksekusi. Namun, mengabaikan sepenuhnya suara keahlian demi kecepatan bisa membuka celah kebijakan yang fatal di sektor pertanian yang rapuh. Langkah selanjutnya yang logis adalah membuktikan konsistensi data produksi pangan secara transparan dan real-time, serta memastikan skema pembiayaan MBG tidak merusak keseimbangan makroekonomi jangka menengah.
BERITA TERKAIT (Ekonomi & Pasar)

IHSG Menguat 0,79% ke 5.096,83 Ditopang Sektor Utilitas & Perubahan Metodologi BEI

GOTO Rekor Laba Bersih Rp441 Miliar di Kuartal III-2026, GoPay jadi Penopang Utama

DJP Klarifikasi: GOTO dan Lazada Bukan Pemungut Pajak Digital, Cakupan SPP-TDLN Masih Terbatas
