Menteri P2MI Mukhtarudin: Belum Ada Aduan PMI Pasca Serangan Houthi di Laut Merah

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan belum menerima satu pun aduan dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) terkait serangkaian serangan yang dilancarkan Houthi di Laut Merah.

Keterangan itu disampaikan Mukhtarudin usai rapat koordinasi internal di Jakarta, Rabu. Ia memastikan seluruh Perwakilan Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal (KJRI) di wilayah Timur Tengah telah diaktifkan untuk memantau kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di armada pelayaran internasional.

Serangan Houthi yang menargetkan kapal dagang di Selat Bab el-Mandeb dan Laut Merah berlangsung sejak akhir 2023. Ancaman itu memaksa ratusan armada mengubah rute lewat Good Hope, menambah waktu tempuh hingga dua minggu dan meningkatkan beban biaya operasional serta risiko kelelahan awak kapal.

Kementerian P2MI mencatat sekitar 40.000 PMI bekerja di sektor pelayaran internasional, dengan sebagian besar menempati posisi ratings di armada tanker, bulk carrier, dan kontainer yang rute lintasannya melintasi zona konflik. Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran bagi perusahaan pelayaran Indonesia untuk memprioritaskan keamanan awak, termasuk opsi penarikan kru Indonesia dari zona berbahaya.

Ketenangan laporan saat ini tidak menjamin keamanan mutlak. Keluarga PMI di sejumlah desa pengirim tenaga kerja di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat mengaku cemas mengikuti perkembangan situasi di Laut Merah melalui media sosial, mengingat komunikasi dengan anak buah kapal sering terputus saat armada memasuki zona gelap sinyal satelit.

Analisis Redaksi

Ketiadaan aduan formal bukan berarti ketiadaan risiko. Dalam praktik pelayaran, mekanisme pelaporan seringkali terhambat oleh struktur komando di atas kapal di mana kru Indonesia berada di posisi bawah dan ragu melapor takut dikontrak tidak diperpanjang. Mukhtarudin harus memastikan saluran pelaporan darurat seperti Sahabat PMI dan nomor darurat KBRI benar-benar fungsional 24 jam, bukan sekadar nomor yang terpampang di website.

Langkah logis selanjutnya adalah pengiriman tim tanggap darurat ke titik-titik transit utama seperti Jeddah, Dubai, dan Djibouti untuk siap melakukan evakuasi massal jika eskalasi terjadi. Pengalaman krisis Teluk Persia 1990 dan perang Suriah mengajarkan bahwa kesiapan logistik di negara tetangga menentukan keberhasilan penyelamatan, bukan kecepatan keputusan di Jakarta. Kementerian P2MI harus bergerak proaktif, tidak reaktif menunggu korban jatuh.