Kongres AS Setujui Sanksi Rusia Berujung Otoritas Tarif 100% untuk Trump

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) mengesahkan Rancangan Undang-Undang sanksi masif terhadap Rusia dengan suara 262-159, Rabu lalu, menyerahkan kepresidenan Donald Trump kekuatan mengejutkan: otoritas mengenakan tarif hingga 100 persen pada negara pembeli minyak dan gas Rusia seperti China dan India. Kemenangan legislatif ini — yang didedikasikan untuk mendiang Senator Lindsey Graham — tiba tepat waktu menjelang pemilihan paruh waktu, namun memicu ledakan amarah lintas partai soal risiko inflasi dan preseden berbahaya bagi kekuasaan eksekutif.

Pemungutan suara menunjukkan puluhan politisi Partai Demokrat melintas garis partai untuk mendukung RUU tersebut, mengabaikan perintah pimpinannya sendiri. Di seberang sisi, hampir selusin anggota Partai Republik secara diam-diam melobi Ketua DPR Mike Johnson untuk mencabut kewenangan tarif baru itu, takut ledakan harga akan menghantui peluang mereka di november. Johnson menolak tegas, mengunci teks asli yang menyerahkan penentuan tingkat tarif final ke tangan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.

Perjalanan RUU ini dimulai April 2025 melalui perundingan maraton yang dipimpin Graham demi mendapatkan restu Gedung Putih. Penampilan publik terakhir sang senator, sehari sebelum wafat, terjadi di depan tank di jalanan Kyiv saat ia berjanji Trump akan menandatangani undang-undang ini. Senat sendiri telah meloloskan versi bipartisan-nya pada Agustus lalu dengan margin besar, mendorong tekanan ke DPR untuk menyusul.

Namun, keputusannya menciptakan dilema moral yang tajam bagi kader Demokrat. Mayoritas ingin sanksi wajib terhadap Vladimir Putin, oligarki, BUMN Rusia, hingga perusahaan asing pendukung industri pertahanan Moskwa. Perwakilan Senior Maryland, Steny Hoyer, bahkan berapi-api membela RUU di hadapan kamera, menentang pemimpin fraksinya sendiri, Hakeem Jeffries. Sehari sebelumnya, sepasang kader sentris Demokrat nekat membantu Republik mendorong RUU ke lantai paripurna saat suara GOP terlihat minim.

Protes keras datang dari trio puncak komite luar negeri dan perdagangan Demokrat: Gregory Meeks, Richard Neal, dan Don Beyer. Mereka menilai RUU ini "secara dramatis memperluas otoritas tarif presiden namun gagal mewajibkan sanksi terhadap Rusia" — kelemahan yang diprediksi akan menggera harga bagi rakyat AS sekaligus merusak dukungan jangka panjang untuk Ukraina. Jeffries menegaskan penolakannya dengan pertanyaan retoris: "Mengapa Kongres memberi presiden ini otoritas tambahan mendatangkan kerugian ekonomi semacam itu?"

Analisis Redaksi

Kemenangan legislatif ini sebenarnya adalah jebakan strategis bagi Trump. Ia mendapatkan "bom raksasa" tarif yang bisa digunakan sebagai senjata geopolitik terhadap China dan India, namun harus siap memikul konsekuensi domestik: lonjakan harga bensin dan barang impor tepat di depan mata pemilih. Prisai bipartisan yang dibangun Graham justru melegitimasi ekspansi kekuasaan eksekutif di bidang perdagangan — prerogatif konstitusional Kongres — yang selama ini dijaga ketat oleh para konservatif fiskal.

Yang perlu diwaspadai adalah bagaimana Greer akan mengoperasionalkan "otoritas gila-gilaan" itu. Jika Trump memakai tarik ulur 100 persen terhadap pembeli energi Rusia, rantai pasokan global akan retak dan balasan tarifik dari Beijing serta New Delhi pasti datang. Langkah logis selanjutnya adalah tekanan dari sektor bisnis dan Gubernur negara bagian pertanian/manufaktur agar Presiden menggunakan *waiver* atau pengecualian yang sempit, mengubah undang-undang ini dari senjata nuklir menjadi alat tekanan diplomatik yang terkontrol — atau malah memicu perang dagang baru yang tak terkendali.