Indonesia-Kanada Sepakat Percepat Implementasi ICA-CEPA, Sasaran Ekspor USD11,8 Miliar 2030

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Maninder Sidhu sepakat mempercepat implementasi Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) yang dijadwalkan bergulir akhir tahun ini. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan bilateral di sela Canada Investment Summit di Toronto, Senin (14/9), menandai transisi hubungan dagang dari tahap ratifikasi ke eksekusi nyata.

"Pertemuan hari ini menegaskan komitmen bersama Indonesia dan Kanada untuk memastikan ICA-CEPA benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha di kedua negara," kata Airlangga usai pertemuan. Kedua pihak menyepakati sejumlah langkah konkret: menyelesaikan penyesuaian persyaratan standardisasi, praktik keberlanjutan dan ketenagakerjaan, mendorong kapasitas UMKM, hingga memperkuat infrastruktur logistik agar produk Indonesia tetap kompetitif di pasar Maple Leaf.

Dasar optimisme itu didukung data perkembangan perdagangan yang stabil. Sejak 2021, pertumbuhan rata-rata tahunan mencapai 9,13 persen. Pada Semester I 2025, total perdagangan dua arah tercatat USD3,1 miliar, naik 13 persen dibanding periode sama tahun lalu. ICA-CEPA nanti akan menghapus atau menurunkan tarif atas lebih dari 90 persen pos tarif Kanada untuk produk Indonesia, serta hampir 86 persen pos tarif Indonesia untuk barang Kanada.

Proyeksi pemerintah, nilai ekspor Indonesia ke Kanada bisa melonjak hingga USD11,8 miliar pada 2030. Peluang terbuka lebar di sektor strategis: hilirisasi mineral kritis, energi bersih, agripangan dan perikanan berkelanjutan, infrastruktur, serta jasa keuangan dan digital. Airlangga mendorong kesiapan implementasi menjadi prioritas bersama agar manfaat perjanjian segera diraup pelaku usaha.

Lebih dari sekadar akses pasar, ICA-CEPA menorehkan sejarah sebagai perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif pertama Indonesia dengan negara di kawasan Amerika Utara. Perjanjian ini juga menjadi gerbang strategis bagi Kanada memperdalam keterlibatan di Indo-Pasifik, sekaligus memperkuat jaringan dagang Ottawa dengan ASEAN.

Analisis Redaksi

Kesepakatan di Toronto menggeser fokus dari "menandatangani" ke "membuat berjalan". Hambatan utama tak lagi soal tarif—yang sudah dijadwalkan turun drastis—melainkan harmonisasi standar non-tarif: sertifikasi keberlanjutan, regulasi tenaga kerja, dan kelancaran logistik. Jika biaya kepatuhan (compliance cost) bagi UMKM dan pemain menengah tetap tinggi, potensi USD11,8 miliar itu akan hanya termakan oleh korporasi besar yang sudah punya kapasitas ekspor.

Langkah selanjutnya yang logis adalah percepatan harmonisasi regulasi domestik, khususnya di sektor mineral kritis dan perikanan yang jadi prioritas Kanada. Penguatan ekspor nyata butuh lebih dari sekadar kertas perjanjian; butuh penyederhanaan prosedur Bea Cukai, fasilitas pembiayaan UMKM, dan diplomasi standar yang agresif agar produk Indonesia tidak terjebak di pintu masuk Kanada.