BGN Rancang Marketplace Pengadaan MBG, Tujuh Komoditas Prioritas Diketat

Badan Gizi Nasional (BGN) merancang sistem pengadaan berbasis marketplace untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menutup celah praktik culas sekaligus memastikan kualitas bahan pangan yang sampai ke meja anak-anak.

Kepala BGN Sudaryono mengungkapkan rencana itu dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/2026). Ia menegaskan konsep pengadaan terstruktur itu dipatok agar seluruh transaksi tercatat transparan dan akuntabel. "Kami sedang mengonsep, jadi belanja-belanjanya itu menggunakan sistem sehingga tidak ada lagi hanky-panky, tidak ada lagi minta kickback, tidak ada lagi pemaksaan, tidak ada lagi beli kualitasnya jelek tapi diakui tinggi, diakui bagus, supaya dia mengambil untung, dan lain sebagainya," ujarnya dengan nada tegas.

Restrukturisasi rantai pasok ini mendesak mengingat disparitas harga komoditas di pasaran yang seringkali terlalu murah atau justru melesat. Pemerintah ingin memastikan setiap bahan pangan memenuhi standar mutu dan gizi ketat. BGN memprioritaskan pengawasan terhadap tujuh komoditas utama: beras tanpa SPHP, minyak goreng bukan Minyakita, serta ayam, telur, daging, ikan, dan susu. "Kenapa ini menjadi penting? Karena gizi anak-anak ini harus spesial gizi. Kalau penanganan tidak benar, ini menyebabkan gangguan kesehatan, dan target kita untuk mencapai gizi yang baik ini kemudian tidak akan tercapai," imbuh Sudaryono.

Melalui platform digital yang disiapkan, BGN akan membangun pusat informasi terintegrasi antar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuannya jelas: mengantisipasi vendor nakal yang kedapatan mendistribusikan barang buruk agar tidak bisa berpindah melayani SPPG lain. Sudaryono mengontohkan standarisasi ayam segar, di mana kriteria mutu dan definisi "segar" harus dirumuskan seragam. "Kalau ada yang kasih ayam jelek yang menyebabkan keracunan makanan, misalnya, itu kemudian dari satu SPPG dia bisa jualan di SPPG lainnya karena tidak adanya pusat informasi di antara SPPG," jelasnya.

Di sisi lain, BGN turut merancang sistem zonasi rantai pasok yang sudah didiskusikan intensif dengan asosiasi peternak ayam dan telur. Namun, mekanisme pasar konvensional tidak sepenuhnya dimatikan. Untuk komoditas penunjang seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah lainnya, pengadaannya tetap diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas. "Selain tujuh tadi itu, kemudian brambang, bawang, kemudian ketumbar, dan lain sebagainya, itu ya sudah mekanisme pasar saja," tegasnya.

Saat ini konsep marketplace tersebut masih dalam tahap pengkajian mendalam. Sudaryono memperkirakan proses pematangan sistem akan memakan waktu dua hingga empat minggu ke depan. "Kami sedang kaji. Kami butuh waktu mungkin beberapa minggu, dua ya tiga minggu, satu bulan insyaallah," pungkasnya.

Analisis Redaksi

Langkah BGN merancang marketplace sendiri menandakan geser paradigma pengadaan dari administrasi manual ke tata kelola berbasis data. Ini bukan sekadar soal efisiensi, tapi upaya membangun kepercayaan publik yang rapuh akibat bayang-bayang markup harga dan kualitas di program-program pangan sebelumnya. Keberhasilan sistem ini akan diuji pada kemampuan BGN mendefinisikan standar "kualitas" yang tidak multitafsir, apalagi untuk komoditas segar seperti ayam dan ikan yang rentan kerusakan saat distribusi.

Yang perlu diwaspadai adalah kesiapan ekosistem penyedia. Memaksa tujuh komoditas prioritas ke dalam kerangka ketat tanpa penyediaan buffer stok dan logistik dingin yang handal berisiko memutus pasokan di SPPG terpencil. Sementara untuk komoditas non-prioritas yang dibiarkan bebas, tantangannya adalah bagaimana mencegah infiltrasi praktik culas lewat celah "komoditas penunjang" yang justru volume dan nilainya signifikan. Dua hingga empat minggu ke depan akan menentukan apakah desain ini lahir sebagai regulasi teknis yang tajam atau hanya jadi konsep di atas kertas.